KEJAKSAN - Adanya tudingan yang menyatakan proses lelang sarat akan kongkalingkong dan pengkondisian, dibantah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Cirebon. Kepala Bagian Administrasi Pengadan Barang dan Jasa ULP Setda Kota Cirebon, Chandra Bima P SE MM menegaskan, dalam setiap proses lelang dilakukan secara terbuka. Kemudian, ada aspek pengawasan yang dilalukan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua lembaga ini secara rutin melakukan pengawasan terutama untuk proyek dengan nominal di atas Rp1 miliar. \"Pengawasan itu tiap tahun masuk ke dalam sistem LPSE,” ujar Chandra, kepada Radar, Selasa (21/6). Dalam menetapkan pemenang tender, lanjutnya, banyak parameter penilaian yang akan diambil. Mulai kelengkapan administrasi, penawaran rekanan, hingga bobot rekanan. Berkenaan dengan cara menentukan pemenang pelelangan juga dimulai dengan tahapan evaluasi administrasi yang menggunakan sistem gugur. Artinya apabila terdapat persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi otomatis gugur. Tahap selanjutnya evaluasi teknis yang menggunakan sistem nilai, dimana unsur-unsur yang dinilai diberikan bobot nilai yang telah ditentukan dan selanjutnya total hasil penilaian tersebut harus memenuhi ambang batas kelulusan minimal. Apabila tidak mememenuhi ambang batas minimal tidak akan dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya yaitu evaluasi harga. \"Jadi dalam hal ini tidak serta-merta apabila menawar dengan harga paling rendah langsung dijadikan pemenang. Harus lulus tahapan evaluasi administrasi dan teknis terlebih dahulu,\" tukasnya. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, Sumardi turut angkat bicara terkait perjalanan lelang tersebut.Dia justru menyebut pengondisian lelang sudah bukan rahasia lagi. Bahkan, dirinya mendengar rumors pembagian kompensasi maupun fee dari nilai proyek pengadaan barang maupun jasa. “Pengkondisian itu sering terjadi, tapi apa salahnya melakukan sesuai prosedur, fair dan sportif,\" tuturnya. (via)
Kategori :