Data Kemiskinan Simpang Siur

Perbedaan Mencapai Angka 70 Ribu KEJAKSAN - Kesimpangsiuran data masyarakat miskin rupanya membuat Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs Nasrudin Azis, dek-dekan. Kepada Radar, Azis mengaku risau dengan kesimpangsiuran data kemiskinan. Sementara, Kartu Cirebon Menuju Sejahtera sudah di-launching. “Ini yang kami risaukan, KCMS sudah di-launching sementara data yang ada di kami, dari BPS dan Dinkes itu berbeda. Dan perbedaannya sangat mencolok,” ujarnya via sambungan telepon, kemarin. Perbedaan tersebut, kata dia, berkisar 70 ribu. Di mana, berdasarkan data kesehatan di Dinas Kesehatan, ada sekitar 140 ribu masyarakat miskin. Sedangkan, berdasarkan hasil survei BPS dan Bappeda yang terangkum adalam Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED), hanya berkisar 70 ribu. “Ini perbedaan yang sangat mencolok, karena KCMS hanya meng-cover sekitar 70 ribu masyarakat miskin, nah yang sisanya itu bagaimana? Itu yang sedang kami pikirkan saat ini,” jelasnya. Ditanya tentang kemungkinan terjadi perbedaan data itu, Azis menjelaskan, faktor utama yang mendasari perbedaan adalah bedanya indikator. Karena, data yang ada Dinas Kesehatan, berdasarkan jumlah SKTM yang ada. Sedangkan hasil PSED berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dan merupakan hasil survei. “Ini belum sinkron dan ini yang membuat kita risau,” lanjutnya. Bila tidak segera ditemukan jalan keluar, kata dia, jelas akan muncul masalah dan gejolak di masyarakat. DPRD, kata dia, akan segera membicarakan hal ini dengan dinas terkait untuk mencari solusi yang terbaik. “Apakah dengan membuat kartu susulan, atau yang lainnya,” lanjutnya. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Edy Sugiarto MKes mengatakan, sejak diterapkan KCMS yang menggunakan data PSED, hingga saat ini belum ditemukan masalah. “Sejauh ini masih baik-baik saja,” ujarnya. Edi mengelak bila data yang ada di Dinkes berbeda. Dia mengatakan data PSED yang merupakan survei BPS digunakan untuk KCMS. Sedangkan data di Dinas Kesehatan, digunakan untuk Jamkesmas yang berasal dari pusat. “Justru ini solusi yang baik, karena semuanya saling mendukung,” ujarnya. Menurut sumber Radar, di internal Dinas Kesehatan, data kesehatan kartu miskin yang tercatat di Dinkes sebanyak 149.232. Sedangkan, berdasarkan data PSED, ada sebanyak 66.536 masyarakat miskin. (kmg)