CIREBON - PCNU Kabupaten Cirebon geram dengan kasus tertangkapnya empat anggota DPRD yang tertangkap tangan berjudi di sebuah hotel di Bandung. PCNU mendesak partai dari keempat anggota dewan itu, segera melakukan pergantian antar waktu. Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Usamah Mansyur mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan empat anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tertangkap polisi karena bermain judi. “Sangat kecewa dan tentunya memalukan sekali, ada anggota dewan kita tertangkap saat bermain judi. Apalagi saat kejadian, mereka itu sedang lakukan bimtek. Bukannya membawa hasil baik dari bimtek, malah membuat malu semua warga Kabupaten Cirebon,” tegas Usamah kepada Radar, Sabtu (23/7). Menurut Usamah, DPRD merupakan wakil rakyat yang harusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Bukan justru melakukan perjudian yang jelas-jelas dilarang, baik dalam hukum maupun dalam Islam. Terlebih lagi menurut Usamah, anggota DPRD terbanyak yang ditangkap dari PKB. “Apalagi terdapat dua anggota DPRD dari PKB yang berbasis Islam dan NU. Kita sungguh sangat kecewa. Terlebih lagi keduanya itu sudah haji, tapi melakukan perjudian. Inikan sudah degradasi moral yang sangat tinggi,” ungkapnya. Oleh karena itu, Usamah mendesak agar keempat anggota DPRD yang saat ini sudah menjadi tersangka itu, supaya segera diganti oleh partainya masing-masing. “Kami minta semuanya diganti. Karena menurut saya, mereka ini sudah sangat tidak layak menjadi anggota DPRD. Sudah tidak ada ampun lagi buat mereka semua,” tegasnya. Senada, salah satu pendiri PKB, Ibrahim Rozi mengaku sedih dengan situasi saat ini. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh, malah melakukan perbuatan tercela, apapun alasannya. “Ini menyangkut akhlakul karimah, lebih-lebih mereka adalah kader partai yang didirikan oleh para ulama. Ini sudah jelas bertentangan dengan motto partai,” paparnya. Pihaknya meminta kepada pengurus DPC PKB Kabupaten Cirebon untuk segera mengambil sikap tegas, entah memberikan sanksi ataupun peringatan lainnya, seperti pemecatan sebagai pengurus dan anggota dewan, agar ada efek jera bagi oknum dan anggota legislatif lainnya, terutama dari internal PKB. Sehingga, kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. “Lakukan rapat pleno untuk menyelamatkan nama baik PKB dan segera minta maaf kepada para ulama,” bebernya. Kemudian, dia pun memberi masukan kepada pengurus PKB agar ke depan lebih selektif lagi dalam merekrut calon anggota DPRD dan pengurus partai. “Cari kader yang tidak hanya punya modal uang saja. Tapi modal akhlak yang baik wajib menjadi bahan pertimbangan. Ini penting demi kemajuan dan kebangkitan partai,” imbuhnya. Salah satu tokoh ulama asal Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ini mengimbau kepada pengurus partai untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Biarkan aparat kepolisian melakukan tugasnya. “Lakukan proses hukum sesuai dengan kaidah yang ada,” ucapnya. Sekretaris Indonesia Crisis Center (ICC), Wartono mengaku sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh anggota DPRD. Sebab, tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. “Harusnya dewan memberikan contoh yang baik, ini malah sebaliknya,” terangnya. Dia mengatakan, partai politik yang anggota legislatifnya terjerat kasus perjudian dan sudah ditetapkan tersangka harus segera melakukan PAW. “Kalau ingin citra partai politik itu kembali baik, ya harus di-PAW. Tapi, persoalannya berani tidak partai politik melakukan PAW. Kita tunggu saja keberaniannya sampai di mana,” tegas Wartono. Terpisah, tidak jauh dari kediaman HT, di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan, Komunitas Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak) menyatakan sikap bahwa apa yang dilakukan jajaran Polda Jawa Barat dalam operasi tangkap tangan kasus perjudian yang melibatkan beberapa anggota legislatif Kabupaten Cirebon, patut mendapat dukungan dan apresiasi. Sebab, apapun alasannya, apa yang dilakukan oleh wakil rakyat ini sangat menyakiti warga Kabupaten Cirebon. “Bukannya jadi contoh untuk masyarakat, tapi mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama yang berlaku di negara Indonesia,” tegas ketua Kompak, Sudarto. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Polda Jawa Barat untuk memproses para pelaku ini sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. “Ini jelas tantangan bagi Polri, jangan sampai mereka tebang pilih. Siapa yang bersalah, segera tindak secara hukum tanpa peduli latar belakang, pangkat dan jabatan,” pungkasnya. (den/jun/sam)
Kategori :