Sandera Azis, Kader Demokrat Berang

Minta Semua Ikut Diperiksa Terkait KKN PPDB Jilid 2 KEJAKSAN – Genderang perang dibunyikan Partai Demokrat Kota Cirebon menyikapi PPDB Online Jilid 2. Tidak terima dengan nasib Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat, diduga telah dijebak pihak tertentu, sehingga terseret ke ranah hukum. Salah satu kader Partai Demokrat, Cecep Suhardiman SH MH menilai, sebetulnya masalah PPDB adalah tanggung jawab eksekutif. Hanya saja, pada realitanya, eksekutif lepas tanggung jawab, sehingga akhirnya membuat legislatif mengambil keputusan. “Terlepas dari adanya isu Pak Azis dijebak, saya yakin beliau ini murni mencari solusi atas masalah ini dan tidak pamrih apa pun,” tegasnya, Minggu (5/8). Terkait dengan laporan BMPS ke Kejati, jelas pria yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon ini, semua pihak harus diperiksa termasuk ada atau tidaknya indikasi gratifikasi atau dugaan tipikor. Namun Cecep yakin, dalam masalah ini, Ketua DPRD tidak memanfaatkan masalah PPDB online ini untuk memperkaya diri. “Kalau memang masalah ini terus bergulir, tim advokasi Partai Demokrat tentu sangat siap untuk mendampingi ketua. Jadi beliau yang selalu membantu, tidak seharusnya dijadikan objek yang tidak baik,” tukasnya. Kader Partai Demokrat lainnya, Djoko N Poerwanto menilai, bila memang ada oknum yang menjebak Ketua DPRD, Nasrudin Azis, oknum tersebut juga harus diusut tuntas. Masalah PPDB, kata dia, tidak bisa dilihat secara parsial. Dan kalaupun sampai di pengadilan, masalah ini bukan hanya tanggung jawab ketua DPRD. “Pada saat itu (rapat bersama LSM, red) kan ada unsur pimpinan lain, jadi tanggung jawab lembaga dan harus dilihat secara kolegial. Seluruh unsur pimpinan harus bertanggung jawab, jangan mau makan nangkanya tapi tidak mau kena getahnya,” tukasnya. Terpisah, akademisi Unswagati, Drs M Taufik Hidayat MSi mengatakan, bila dikaitkan dengan teori konspirasi, maka tidak menutup kemungkinan kalau setiap kejadian direkayasa untuk kepentingan dan tujuan tertentu, termasuk dalam hal PPDB online. “Ini juga bukan tidak mungkin terjadi dalam masalah PPDB jilid 2, yang akan menyeret Azis selaku ketua dewan, yang sudah mengetuk palu,” ujarnya, Minggu (5/8). Terlebih, kata dia, momen pemilukada semakin dekat. Dan Nasrudin Azis, kata dia, termasuk salah satu bakal calon wali kota. “Pemilukada yang semakin dekat ini membuat suasana semakin panas. Bisa saja akhirnya saling menjatuhkan,” jelasnya lagi. Kasus PPDB online Jilid Dua ini, kata dosen FISIP ini, terlepas dari direkayasa ataupun tidak, merupakan black campaign (kampanye hitam, red) bagi Azis yang akan maju sebagai calon wali kota. Dalam keputusan yang diambil oleh Azis, Taufik menilai hal itu adalah blunder tersendiri. “Titip-menitip dalam PPDB online ini kan sudah kronis, khususnya yang dilakukan oleh anggota dewan. Dan dalam hal ini, Azis masuk ke dalam blunder atas keputusan yang dibuatnya sendiri atas desakan LSM,” ujarnya. (kmg)