CIREBON - Pemeritah Kota (Pemkot) Cirebon, melalui Askot melaksanakan kegiatan lokakarya khusus. Acara berlangsung di Hotel Grand Dian Cirebon, Selasa (22/11). Lokakarya tentang Rencana Pencegahan dan Penigkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kegiatan Kotaku diikuti puluhan peserta dari Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM) kelurahan yang menjadi sasaran. Askot Mandiri, Supriyatin mengatakan, kegiatan itu merupakan pemaparan target penanganan kumuh kota dan lokasi prioritas yang siap dibangun. Berdasarkan SK kumuh dan profil permukiman kumuh. Hasil review dan capaian penyusunan dokumen SIAP, RKPKP, dan Sejenis dipaparkan. Hasil identifikasi kebijakan dan perencanaan kota juga dipaparkan. “Kegiatan kali ini kami punya tiga agenda. Dan agenda di awal mungkin sebatas baru sosilaisasi saja,” jelas Supriyatin. Selain itu, kegiatan itu membuka ruang diskusi tentang isu-isu krusial kota dalam penyusunan RPLP dan RKPKP/SIAP/RP2KPKP. Kemudian, menjelaskan draf rencana aksi kolaborasi dalam rangka penanganan kumuh kota. Sekertaris Bappeda Kota Cirebon, Arif Kurniawan mengatakan, Program Kotaku dilaksanakan untuk membangun platform kolaborasi. Hal itu upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. “Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi, maka akan terjadi keterpaduan antarsektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan pemukiman, khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019 nanti,” kata Arif. Untuk Kota Cirebon, lanjut Arif, ada tujuh keluarahan yang masuk katagori kawasan kumuh. Yakni, kawasan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Pulasaren, Panjunan, Pekalangan, Pekalipan dan Argasunya. “Untuk Kriteria kawasan kumuh bisa dilihat dari kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengamanan kebakaran, kondisi penyedian AM, dan terakhir kondisi pengelolan sampah,” jelas Arif. (fazri)
Kategori :