KEJAKSAN - Walaupun DPRD menjanjikan akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait insentif guru honorer SMA/SMK, Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) tetap melakukan upaya lain. Termasuk beruadiensi dengan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon dan Indramayu, Drs H Mahfudz Siddiqq MSi. Dipimpin Ketua FTHSS Dede Permana SSos, para tenaga honorer menyampaikan unek-uneknya. Dede juga menyampaikan kekhawatiraan, bila sekolah SMK/SMA swasta yang selama ini mendapatkaan dana BOS dari pemkot setahun sekitar Rp1,2 juta, nantinya malam menurun setelah dikelola provinsi. Sebab, selama ini BOS mencapai Rp1,9 juta untuk satu siswa per tahun. Rp1,2 juta dari BOS Pemerintah Kota Cirebon dan Rp700 ribu dari Pemerintah Provinsi Jabar. “Ada alih pengelolaan, maka yang dari pemkot itu hilang. Bisa jadi nanti cuma Rp700 ribu dari pemprov saja,” ujar Dede, kepada Radar, Minggu (27/11). Hilangnya BOS dari pemkot, kata dia, akan berdampak kepada operasional sekolah. Untuk urusan yang satu ini, FTHSS meminta ada kejelasan. Apakah pemprov akan menganggarkan Rp1,9 juta/siswa/tahun atau hanya Rp700 ribu/siswa/pertahun. “Apa ada jaminan BOS dari provinsi nanti lebih tinggi dari BOS yang selama ini dianggarkan pemkot?” tanya dia. Begitu mendapat aspirasi dari tenaga honorer Kota Cirebon, spontan Mahfudz Siddik langsung menelepon Haris Yuliana dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat. Mahfudz menanyakan secara langsung perihal keluhan tenaga honorer SMA/SMK. Tidak sampai disitu, Mahfudz Siddik juga menelepon Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi X yang membidangi Pendidikan Fikri Faqih. “Insya Allah aspirasi ini akan kita kawal bersama-sama, Fraksi PKS komitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan ini,” tegas Mahfudz. (abd)
Kategori :