Jepang Setuju Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

JAKARTA - Jepang hampir pasti mendapat jatah proyek kereta api Jakarta-Surabaya. Sebab, Negeri Sakura itu sudah menyetujui tawaran pemerintah untuk menggarap proyek raksasa senilai Rp102 triliun tersebut. Hanya, kepastian kapan pelaksanaan proyek masih harus menunggu tuntasnya pembuatan detail engineering design (DED) dan studi kelayakan (Feasibility Study/FS). Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Kementerian Perhubungan serta PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan terlibat dalam pembuatan DED dan FS. Mereka dibantu pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Badan Kerja sama Jepang. Luhut menjelaskan, Jepang setuju dengan konsep kereta api Jakarta-Surabaya yang ditawarkan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan sistem listrik. Kereta yang ditarget mencapai kecepatan 150-160 kilometer per jam itu diharapkan bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi 5-6 jam dari saat ini 11-13 jam. ”Tidak (gunakan) diesel, sehingga teknologinya lebih advance (maju) ke depan,” ujar Luhut yang baru saja berkunjung ke Jepang. Jepang juga menyetujui mekanisme pembiayaan yang ditawarkan pemerintah. Yakni, skema swasta-pemerintah atau Public Private Partnership (PPP). Luhut mengakui, Jepang kurang begitu familier dengan konsep tersebut. Selama ini, Jepang lebih tertarik menggunakan sistem two step loan atau skema pinjaman dari lembaga keuangan. ”Dengan PPP bisa semakin menguntungkan. PPP dipilih karena nilai proyek (kereta) besar,” ujar Luhut di Jakarta, kemarin (23/12). Sampai saat ini, detail pembiayaan itu masih terus dimatangkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah mencari kombinasi yang cocok terkait pembiayaan itu. Termasuk soal mekanisme bagi hasil swasta-pemerintah. Dengan begitu, anggaran Rp102 triliun yang dihitung Jepang bisa diminimalkan. ”Hitung-hitungan kami (biaya proyek kereta) bisa Rp80 triliun,” terangnya. Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, tidak tertutup kemungkinan masih akan ada perubahan konsep proyek kereta tersebut. Itu mengingat, sampai saat ini pemerintah Jepang belum memberikan masukan secara tertulis terkait konsep dan skema pembiayaan yang dipaparkan RI. ”Jepang nanti akan terlibat. Jadi kalau (Jepang, red) punya masukan ya tidak apa-apa,” ungkapnya. (tyo)