CIREBON – Site plan Grand Nuansa Majasem Regency ditolak warga Taman Nuansa Majasem. Penolakan ini disampaikan pada dialog dengan developer PT Ayuhada, kemarin. Warga menilai, site plan tidak mempertimbangkan dampak sosial dengan warga perumahan yang lama. Site plan baru tersebut antara lain melakukan pemagaran tembok keliling dengan tinggi dua meter dan memutus dua jalan yang ada sejak lama. Padahal, jalan itu menghubungkan jalan luar dengan kompleks tersebut. Yayat Suryatna yang juga ketua RT 09 menilai, PT Ayuhada secara sengaja menciptakan konflik sosial dengan warga Perumahan Nuansa Majasem. “Ini sama saja PT Ayuhada membuat tembok Jalur Gaza antara \'Palestina dengan Israel\' di sini. Kami menolak adanya pemagaran,” tegas Yayat. Yayat menyarankan, developer membangun pagar keliling sepanjang kompleks Nuansa Majasem. Hal itu lebih bermanfaat, dibandingkan sebatas membuat tembok mengelilingi kompleks baru yang lokasinya persis berada di depan kompleks lama. Dosen IAIN Syekh Nurjati itu juga menyarankan nama perumahan yang baru tetap menggunakan Taman Nuansa Majasem. Warga tidak ingin Perumahan Nuansa Majasem menjadi tidak diketahui, gara-gara tertutup perumahan baru. Bahkan dirinya mempertanyakan keberadaan PT Ayuhada selama ini. Sebagai developer tidak bertanggung jawab. Termasuk saat warga membutuhkan jalan beraspal, tapi PT Ayuhada malah menghilang. Kemudian, tiba-tiba PT Ayuhada mengubah site plan dengan menutup Jl Semarang. “Ini jalan sudah cantik tiba-tiba PT Ayuhada datang dan membangun perumahan, etikanya bagaimana?” sindirnya. Salah satu perwakilan warga lainnya, Dedi Fachrudin juga mempertanyakan tanggung jawab PT Ayuhada. Jalan yang mestinya tanggung jawab developer justru tidak dikerjakan. Sehingga warga meminta ke pemerintah Kota Cirebon untuk mengalokasikan di APBD. “Pemkot awalnya nolak, karena belum ada serah terima. Tapi untung ada anggota DPRD yang mau memperjuangkan dan akhirnya jalan ini bisa diaspal,” tuturnya. Tidak hanya itu, Dedi juga menyayangkan aksi sepihak PT Ayuhada yang membongkar taman di depan perumahan, tanpa koordinasi. Padahal anggaran untuk membuat taman tersebut dari bantuan pemkot. “Tiba-tiba datang malah main bongkar taman dan mau menutup jalan. Ya jelas warga marah dan menolak keras,” tegasnya. Dedi berharap pertemuan selanjutnya langsung dihadiri direksi, bukan perwakilan. Prof Dr Jamali, warga Taman Nuansa Majasem lainnya, juga menyesalkan sikap PT Ayuhada yang akan membongkar masjid dan diberikan kompensasi lahan baru. Menurut Jamali, itu sama saja menggusur masjid. Bila hal itu tetap dipaksanakan, akan muncul persoalan serius karena ingin menyngkut rumah ibadah. Padahal untuk membangun masjid itu membutuhkan waktu yang panjang dan sumber anggarannya dari anggaran APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat. Jamali juga mengingatkan PT Ayudaha untuk tidak asal membongkar. Karena saat membangun masjid, saat itu Ramli Simanjuntak dari PT Toba Sakti Utama yang juga pengembang Perumahan Nuansa Majasem menyerahkan surat pelepasan tanah. Sehingga sangat mengherankan ketika tiba-tiba PT Ayuhada datang dan mau membongkar masjid. “Hati-hati ini menyangkut rumah ibadah, jangan sampai PT Ayuhada memicu persoalan sosial,” tegasnya. Kepala Dinas PUPR, Budi Rahardjo mengungkapkan, saat penyusunan site plan yang baru, PT Ayuhada tidak menyerahkan site plan awal. Dirinya kaget, ternyata site plan yang baru memicu protes dari warga. “Saya kaget,” ujarya. Namun demikian, Budi tidak menampik site plan yang dibuat PT Ayuhada saat ini, nantinya juga bisa diubah. Sementara itu, Perwakilan PT Ayuhada Cabang Cirebon, Suryapranata mengapresiasi usulan warga. “Akan kami sampaikan usulan dan penolakan warga, kami ingin menyerap aspirasi warga,” kata Surya. Pantauan Radar, dalam pertemuan itu hadir Ketua RW 15 Nuansa Majasem Suhandoko, Sekretaris Subandrio, para ketua RT serta tokoh masyarakat Abdul Basit MAg, DR Yayat, DR Sugianto SH MH, Prof DR Jamali MAg, Mantan Ketua RW 15, Dedi Fachrudin. Sedangkan dari PT Ayuhada hadir Suryapranata selaku pimpinan cabang PT Ayuhada di Cirebon. Pertemuan juga dihadiri anggota Komisi B DPRD H P Yuliarso BAE juga ikut hadir dan Kepala Dinas PUPR, Budi Rahardjo. (abd)
Kategori :