CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon melaksanakan virtual musrenbang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (10/4). Sebelum mendapatkan giliran teleconference, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH memberikan pandangan dan masukan bagi seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkot Cirebon. “Jangan ada pemerintah di dalam pemerintahan,” ujar Azis, dalam pemaparannya. Maksudnya, kata dia, seluruh perencanaan berawal dan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Dia banyak mendengar informasi kepala dinas yang sering mengambil anggaran dari provinsi maupun pusat, tanpa melalui proses pembahasan dalam musrenbang maupun BP4D. “Intinya seluruh kegiatan harus dikoordinasikan. Termasuk pula menyampaikan informasi kepada atasan,” tanasnya. Dia tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Ia mengajak seluruh elemen untuk memperbaiki dengan sadar diri akan satu kesatuan utuh seluruh SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Cirebon. Pada akhirnya, sinergitas yang terbangun memberikan langkah terbaik bagi masyarakat Kota Cirebon. “Sebagai kepala daerah, saya punya kewajiban selalu mengingatkan. Intinya sinergitas dalam program itu penting,” tandasnya. Kembali ditegaskan, seluruh perencanaan berasal dari BP4D. Setelah itu ada sekretaris daerah dan walikota. Meskipun mengambil anggaran dari provinsi, tetap saja harus masuk dalam koordinator Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk ajuan fisik, misalnya, minimal harus sudah ada Detail Engineering Design (DED). Sehingga nampak jelas perencanaan sudah dilakukan dan bukan tiba-tiba mengambil anggaran dari provinsi. Kepala BP4D Kota Cirebon Drs H Arman Surahman MSi menambahkan, perencanaan pembangunan berawal dari tingkatan musrenbang kelurahan. Dilanjutkan kecamatan hingga tingkat kota, provinsi dan nasional. Karena itu, jenjang penganggaran untuk kegiatan sudah terukur dan terencana dengan baik. (ysf)
Kategori :