Aliansi LSM dan Ormas Soroti Pekerjaan Proyek DAK Rp96 Miliar

CIREBON – Puluhan masyarakat Kota Cirebon yang tergabung dalam Aliansi LSM dan Ormas menggelar aksi ujuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (17/4). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para demonstran meminta kepada pemegang kekuasan yang di Kota Cirebon agar tidak melakukan tindakan korupsi. Pasalnya, korupsi dinilai akan merusak sistem pembangunan dan kepemerintahan. Karena itu, para demonstran juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk membumi hanguskan pada koruptor, khususnya yang ada di Kota Wali ini. “Basmi para koruptor, hukum mereka dengan seberat-beratnya. Karena, koruptor telah melecehkan martabat kota ini,” teriak Korlap Demonstrasi, Ikhwan Malik saat berorasi. Ikhwan mendesak supremasi hukum harus ditegakkan. Karena, dirinya melihat proyek DAK 96 miliar hasilnya sangat mengecewakan. Penyebabnya, menurut pria akrab disapa Iwan ini, karena pejabat Pemkot telah melakukan intervensi kepada institusi ULP dan DPUPR agar memenangkan salah satu perusahaan konstruksi. “Saya meminta kepada penegak hukum untuk segera diusut sampai tuntas persoalan ini,” ungkap Iwan. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar mengatakan, jika memang diperlukan, pihaknya akan membentuk Pansus. Hal itu sebagai upaya menindaklanjuti tuntuan dari para demonstran terkait proyek DAK 96 miliar yang hasilnya dinilai kurang maksimal. “Kalau teman-teman menghendaki, ya kita akan lakukan,” kata Watid. Kemudian, Watid mengaku, tidak tahu menau soal siapa dewan yang ikut bermain proyek. Karena, dirinya tidak memiliki barang bukti sebagai alat untuk mengetahui oknum dewan yang terlibat dalam permainan proyek. “Kan nggak boleh kalau kita main tuduh-tuduh aja tanpa punya data. Ya monggi saja serahkan kalau mereka punya data soal siapa dewan yang poryek,” ungkap Watid. (fazri)