CIREBON - Belum semua nelayan di Kabupaten Cirebon menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Pasalnya, penyaluran bantuan alat tangkap nelayan (ATN) ramah lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI baru 40 persen. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Muhidin menyebutkan, jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon sekitar 17.900, dengan jumlah kapal sebanyak 65.00. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40 persen nelayan yang telah menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan. “Baru 40 persen bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Dan tahun ini, akan ada kembali bantuan itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Muhidin kepada Radar, Kamis (4/5). Menurutnya, tahun 2016, ada 16 ribu jaring telah diberikan kepada nelayan. Tetapi, selama ini nelayan masih saja ada yang umpet-umpetan menggunakan jaring tidak ramah lingkungan. Padahal, dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, ekosistem ikan di laut akan bagus dan ikan akan berlimpah. “Dulu nenek moyang kita cari ikan sangat mudah dan banyak sekali. Karena menggunakan jaringnya ramah lingkungan. Kalau sekarang sih ikan gede, kecil kena semua. Makanya, sekarang ikan di pinggiran gak ada, nelayan sekarang cari ikan ke tengah dan tambah susah,\" katanya. Pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat nelayan untuk mengubah kepedulian, sikap dan prilakunya. Bila itu tidak diubah, akan sia-sia bantuan itu. \"Target kita bukan memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, tetapi target kita memberikan pemahaman kepada masyarakat soal prilaku,\" ucapnya. Untuk perlindungan nelayan sendiri, sambung Muhidin, di Kabupaten Cirebon sudah lebih dari delapan ribu nelayan yang ikut program asuransi. Yang manfaatnya, sangatlah banyak bagi nelayan. Ditambah lagi, nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya dan premi setiap bulannya. “Kemarin juga sudah ada nelayan yang dari wilayah timur Cirebon mengklaim asuransi karena kecelakaan di laut,” imbuhnya. Tidak hanya itu, asuransi gratis juga diberikan untuk pembudidaya ikan di Kabupaten Cirebon. Sebab, dengan program asuransi gratis yang diberikan Kementerian Kelautan RI ini, bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun pembudidaya ikan. “Tapi yang masih bingung itu untuk klaim asuransi bagi para petambak garam,” tuturnya. Ditambahkan Muhidin, untuk saat ini kapal laut nelayan yang kapasitas di atas 5 sampai 20 GT, proses pengurusan izinnya lumayan rumit. Sebab, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan di atas 20 GT izinnya ke pusat. “Sedangkan di kita ini, pemilik kapal laut hanya di bawah 5 GT,” terangnya. (sam)
Kategori :