JAKARTA – Pemerintah menunggak Rp 38 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Direktur Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan, jumlah tersebut berasal dari tunggakan subsidi BBM dan LPG yang disalurkan Pertamina hingga periode Maret 2017. ’’Tunggakan-tunggakan itu mencapai Rp38 triliun per Maret tahun ini ya. Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya,’’ katanya. Saat ini, ucap dia, Pertamina telah mengajukan tagihan tunggakan tersebut ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada pembayaran dari pemerintah kepada Pertamina. ’’Sudahlah. Tapi kan pemerintah lagi ngatur bujet,’’ ucapnya. Tahun ini subsidi elpiji 3 kg yang dipatok Rp20 triliun tidak akan cukup sampai akhir 2017 dan akan membengkak dua kali lipat menjadi Rp40 triliun. Direktur Pemasaran Pertamina M. Iskandar menjelaskan, pembengkakan anggaran subsidi elpiji 3 kg disebabkan peningkatan konsumsi 7 persen per tahun. Konsumsi elpiji tahun ini mencapai 350 ribuan ton per tahun. ’’Rata-rata setahun itu 7 persen, ini nasional?. Sekitar 4 tahun ini rata-rata segitu,’’ ujarnya. Dia mengungkapkan, kenaikan konsumsi tersebut tidak banyak berdampak pada pembengkakan subsidi elpiji yang menjadi Rp40 triliun. Yang memicu pembengkakan ialah naiknya harga acuan CP Aramco. ’’Sekarang USD 470 per ton, sempat USD 490 per ton. Jadi enggak cukup, makanya hampir dua kali lipat,’’ jelasnya. Iskandar menuturkan bahwa harga keekonomian elpiji saat ini lebih tinggi daripada harga jual di pasaran. Dia memerinci, harga keekonomian elpiji saat ini sudah mencapai Rp10.500 per kg atau Rp31.500 per tabung. Namun, karena pemerintah memberikan subsidi, masyarakat hanya dikenai Rp4.750 per kg atau Rp14.250 per tabung. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp5.750 per kg atau Rp17.750 per tabung. ’’Ini gede banget. Subsidinya lebih besar,’’ ucapnya. Menurut dia, konsumsi dan harga elpiji 3 kg yang meningkat akan membuat beban keuangan negara bertambah berat. ’’Banyak pengguna sektor rumah tangga kan. Pompa air sawah itu dulu pakai minyak sekarang pakai elpiji karena yang paling murah pakai itu,’’ katanya. Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa pemerintah berencana mengevaluasi harga elpiji tabung melon tersebut. Sebab, selama 10 tahun terakhir ini, harga elpiji bersubsidi itu tidak berubah. Harga elpiji 3 kg tidak pernah dievaluasi setelah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007. Padahal, merujuk pada kesepakatan dengan DPR, pemerintah boleh menaikkan harga elpiji bersubsidi Rp1.000 per kg pada tahun ini. Data Kementerian ESDM mencatat, saat ini elpiji 3 kg sudah terdistribusi kepada 57 juta rumah tangga. Namun, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,7 juta KK yang semestinya layak mendapatkan elpiji bersubsidi. (dee/c20/sof)
Kategori :