Sekda: Data Sudah Diralat

KEJAKSAN - Kritik pada kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) yang dituding tidak memiliki data valid soal kepegawaian, dibantah Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM. Menurut dia, saat ini baperjakat sudah siap dengan data, dan kalaupun bakal ada mutasi dalam waktu dekat, data siap diberikan pada walikota. “Kami sudah siapkan datanya, sudah siap termasuk data pegawai yang sempat salah,” ujar dia kepada Radar, Jumat (27/8). Hasan yang juga menjabat sebagai ketua baperjakat menegaskan, kesalahan data pegawai yang sempat terangkat ke media massa saat ini sudah diralat. Sesuai janjinya pekan lalu, Hasan melakukan serangkaian kajian dan pengecekan ulang data-data pegawai yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan mutasi.”Kalaupun sebelum lebaran ada mutasi, kami siap sampaikan datanya ke walikota,” tegasnya. Tapi, kata Hasan, akan lebih baik bila pelaksanaan mutasi dilakukan setelah Idul Fitri. Alasannya, menjelang Idul Fitri agenda pemkot memang sangat padat dan sulit untuk mengagendakan pelaksanaan mutasi. Tapi, bila pelaksanaannya setelah Idul Fitri, maka rentang waktunya akan lebih memungkinkan. “Kan agendanya padat Mas. Bagusnya sih habis Lebaran,” tutur pria murah senyum ini pasca menghadiri pelaksanaan rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah untuk anggaran belanja tambahan (ABT) di Griya Sawala. Lebih lanjut Hasan menyatakan, soal desakan sejumlah elemen masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan mutasi, dirinya mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada walikota. Sebab, mutasi adalah hak prerogatif dari kepala daerah. “Baperjakat hanya siapkan datanya, walikota yang memutuskan,” katanya. RESHUFFLE BAPERJAKAT Terpisah, pegawai negeri sipil korban mutasi yang enggan dikorankan identitasnya kembali buka suara. “Patut didukung baperjakat jika di-reshuffle terutama di kepegawaian,” ujar dia. Menurutnya, dirasa percuma ketika dahulu dibangun sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) yang dananya cukup besar, ternyata data pegawai kacau balau. Dia mengaku mendukung pendapat Direktur Eksekutif Cirebon Democracy Institute, Imam Yahya atas gagasan pengajuan ke PTUN. “Pernah hal itu tersirat ketika saya dan teman seangkatan diklat Adum kena mutasi ke dinas yang sama, tapi saya tetap di eselon IV dan teman saya malah promosi eselon III, padahal tadinya pangkat di bawah saya,” ujar dia. Kemudian, lanjutnya, selang beberapa bulan kemudian baru yang bersangkutan ikut diklatpim III.  “Ada yang ironis lagi, saat itu tahun 2003, staf diklat masih ngurus keperluan diklat pim III saya dan rekan-rekan, sekarang sudah duduk manis di eselon III dengan Avanza-nya,” tuturnya. (yud)