CIREBON - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon batal memanggil para birokrat yang mendaftar sebagai bakal calon bupati (bacabup) di sejumlah partai politik. Pasalnya, jadwal agenda Komisi I bentrok dengan pembahasan pelaksanaan pemilihan kuwu serentak dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon. \"Kita tidak bisa menyatukan jadwal pemanggilan PNS yang mendaftar sebagai bacabup dengan pembahasan pilwu, karena levelnya beda. Alternatifnya, pemanggilan para birokrat kita undur,\" ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST kepada Radar, Jumat (9/6). Dia mengaku, akan meminta agenda tambahan melalui badan musyawarah (banmus). Minimalnya, pemanggilan akan dilakukan sebelum masa reses anggota DPRD yang digelar pada 16 Juni mendatang. Dalam pemanggilan tersebut, Komisi I DPRD akan menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat. \"Ya dipastikan minggu depan pemanggilan para birokrat yang mendaftar sebagai bacabup untuk dimintai keterangan. Sebab, pada hakikatnya, mereka masih sebagai abdi negara. Namun, sudah terlibat politik praktis,\" ucapnya. Politisi PKS itu menjelaskan, pemanggilan para birokrat ini bukan untuk memasung hak politik mereka. Bahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan PNS ingin terlibat dalam politik praktis. Akan tetapi, khusus PNS ada rambu-rambunya, seperti UU ASN. Sebab, mereka itu sudah mulai melakukan sosialisasi, baik di media sosial, media cetak maupun elektronik dengan memunculkan atribut salah satu partai politik. “Nah menurut kami ini, dugaan melanggar aturannya sudah kelihatan. Apalagi, kita telah mendapatkan informasi ada persyaratan partai tertentu harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA),” ujar Junaedi. Menurutnya, mereka yang akan dipanggil oleh Komisi I adalah, mantan kepala BKPSDM yang sekarang menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon Drs H Kalinga MM, Sekretaris Daerah H Yayat Ruhyat MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dadang Tresnayadi, Kepala Dinas Kesehatan dr H Ahmad Qoyyim MARS, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dr Iis Krisnandar SH CN, Sekretaris Disbudparpora Raden Chaidir, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Moh Sofyan SH MH. (sam)
Kategori :