Pemerintah Lamban Tangani Kemiskinan

CIREBON - Penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon relatif lamban. Padahal, angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung menunjukkan peningkatan. Hal itu akibat belum sinkronnya data sasaran antar instansi pemerintah. Padahal pada 2014, BPS Kabupaten Cirebon mencatat angka kemiskinan 14,22% dan meningkat di 2015 menjadi 15,18% dari jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Sayang, meski setiap tahun penanganan kemiskinan diprogramkan, pencapaiannya kerap belum optimal. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang mengungkapkan, belum optimalnya penanganan kemiskinan, tak lepas dari lemahnya fokus pemerintah daerah (pemda). Hal tersebut akibat belum sinkronnya data sasaran antar instansi pemerintahan. Dalam hal ini, antara instansi satu dengan lainnya, termasuk kementerian, memiliki indikator kemiskinan yang bisa jadi berbeda. Tak hanya itu, indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pusat memungkinkan tak relevan dengan kondisi suatu daerah. \"Penanganan kemiskinan dilakukan lintas instansi teknis pemda atau lintas sektor. Artinya, tidak ada koordinator gugus tugas kemiskinan,\" kata Agung kepada Radar, kemarin (22/6). Menurutnya, seorang warga miskin sangat mungkin mendapat layanan program kemiskinan seperti kesehatan, pendidikan, maupun rutilahu. Namun, pelaksana kegiatan itu ada pada instansi pemerintah yang berbeda. Sementara, di tingkat terkecil, fungsi kecamatan pun blm optimal dalam membantu mempermudah layanan bagi warga miskin. \"Semua hal itu menyebabkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon relatif lamban,\" kata Agung. Secara umum, lanjut Agung, penyebab kemiskinan sendiri terjadi akibat tiga hal, masing-masing secara struktural, ekonomi, dan kultur. Ketiganya saling terkait. Untuk menangani kemiskinan, dia menyebutkan, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan hal utama yang harus dilakukan. Melalui sejumlah program pendidikan, dia meyakinkan, Pemkab Cirebon telah melakukan upaya itu. \"Salah satunya memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) hingga tingkat SMA/SMK sederajat,\" tuturnya. Selain itu, Pemkab Cirebon akan mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai sekretariat kabupaten di Bappeda. Rencananya, TKPKD akan dibentuk di masing-masing kecamatan secara bertahap. TKPKD bertugas melayani masyarakat miskin agar mereka mudah mendapat layanan program seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. TKPKD, terangnya, dengan sistem aplikasi komputer pendataan warga miskin akan membuat kartu warga miskin untuk memudahkan pelayanan sekaligus pengendalian warga miskin. \"Kami juga akan mendiskusikan dengan BPS untuk menyepakati parameter kemiskinan. Dari 14 indikator yang ditetapkan BPS dengan indikator daerah,\" imbuhnya. Dia meyakinkan, diperlukan validasi jumlah warga miskin sebelum pihaknya membuat kartu layanan. Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suratmo menyatakan, sistem aplikasi komputer berisi database kemiskinan telah dibuat sejak 2016. \"Rencananya, tahun ini dilakukan pendataan kemiskinan dan pada 2018 sudah bisa digunakan. Nantinya, publik bisa mengakses data ini,\" singkatnya. (sam)