Rieke: PDIP Tak Akan Berkoalisi

Peluang Aang Digandeng Dede Yusuf Menipis KUNINGAN – Disela kunjungannya ke Kuningan kemarin (31/10), salah seorang bakal calon gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka berbicara banyak soal ideologi. Sedikit mengutip perkataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Rieke mengatakan partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut tidak bisa berkoalisi dengan partai yang telah mengusung nama. “Ini bukan menurut saya selaku kader partai. Tapi ini merupakan keputusan partai untuk tidak berkoalisi seperti yang diungkapkan Bu Mega, Ketum DPP PDIP,” jawab pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri kala ditanya tentang kesamaan ideologi dengan Aher, Dede Yusuf, ataupun Yance. Kenapa tidak bisa berkoalisi dengan mereka, Rieke menandaskan kerja bareng dengan orang yang berbeda ideologi tidak akan jalan. Yang ada hanya kekuasaan politik semata. Padahal dalam pertarungan politik seperti pilgub maupun pilbup, PDIP akan terus mendorong aura partai yang bukan hanya menang kalah serta kadernya menjadi penguasa. Melainkan, terjadinya konsolidasi antara partai dalam menjalankan kerja ideologi dengan rakyat. “Apakah bisa? Dalam menolak kenaikan harga BBM kita bisa. Dalam UU badan penjamin sosial pun bisa, meskipun kita jadi oposisi,” tandasnya di Hotel Purnama Cigugur, sebelum bergegas menuju Paseban dan makam kakeknya di Trijaya Mandirancan. Diakuinya, semua orang mengaku berideologi Pancasila. Namun untuk membedakan mana partai yang betul-betul berideologi Pancasila dan Neolib, menurutnya sangat gampang. Caranya dengan melihat kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan. Kebijakan impor pangan hingga 70 persen, baginya merupakan ideologi Neolib. “Bukan berarti kita anti asing. Kita juga butuh pihak asing. Tapi kondisinya ya harus sederajat. Jangan kaya kasus TKI sekarang dengan Malaysia. Masa agen TKI yang ditelpon, harusnya pemerintah Malaysia-nya dong,” celetuk Rieke. Di Jabar pun, ia menyebutkan bahwa kawasan industri yang cukup banyak mayoritas pemodal dari asing. Ini menunjukkan bahwa ideologi yang dijalankan tidak pancasilais. Tak heran jika upah buruh minim yang hanya mencapai sekitar Rp1,5 juta perbulan. Upah tersebut menurutnya terkecil di Asia Tenggara. Rieke mengakui jika Jabar merupakan barometer politik nasional. Sehingga pilgub yang tengah dihadapi jangan sampai dijadikan ajang seremonial belaka. “Mari adu konsep pemikiran. Kita tentukan indikatornya. Jangan Cuma menjanjikan lapangan pekerjaan yang luas, kenyataannya malah mengirimkan TKI dalam jumlah yang besar,” ucapnya. Masalah ideologi ini, menurut dia sangat penting. Pihaknya tidak mau koalisi tanpa satu ideologi dan satu visi misi membuat keharmonisan hanya mampu bertahan 2 atau 3 bulan saja. Satu ideologi dan distribusi kerja, kata Rieke, sama-sama harus dijaga. Untuk masalah tiket cagub, Rieke yang kini duduk di DPR RI tersebut mengatakan itu merupakan kewenangan DPP. Jika kemudian dirinya tidak direkomendasikan oleh partai, maka tidak ada alasan bagi dia untuk pindah partai. Sebab partai baginya merupakan alat dan rumah perjuangan. Rieke hanya tidak ingin partai dijadikan angkot dimana setelah sampai tujuan angkot tersebut ditinggalkan. “Jadi di partai itu kerja terus menerus. Kalau kemudian saya tidak direkomendasikan, karena itu merupakan hasil penggodokan luar biasa dari partai, maka saya malah akan menjadi tim pemenangan seperti yang saya lakukan ketika Jokowi bertarung di DKI,” janjinya. Menurut dia, Jabar butuh perubahan. Kalau di DKI sekarang dikenal dengan istilah Jakarta Baru maka di Jabar pun harus terjadi Jabar Baru dan Jabar Bersih. Rakyat membutuhkan perubahan kongkrit. Tidak ada alasan Jabar hidup dalam kemiskinan ditengah potensi alam yang subur. Tidak ada alasan pula bagi Jabar untuk menjadi pengirim TKI nomor 1 di Indonesia. “Akar berbagai persoalan di Jabar itu sesungguhnya adalah kemiskinan. Ditambah lagi dengan kebijakan politik anggaran yang perlu dibenahi kedepan. Tak heran jika muncul kelompok garis keras dan semacamnya. Mereka tidak bisa disalahkan karena itu merupakan ekses dari akar persoalan tadi,” ungkapnya. Usai meluangkan waktu dengan para pekerja media di Hotel Purnama, Rieke bersama rombongan menuju Paseban dan Trijaya Mandirancan. Tampak Ketua DPC PDIP Kuningan, H Acep Purnama SH MH turut mendampingi kepergian Rieke ke tempat tujuan. Dalam kegiatan itu Radar tidak melihat Bupati H Aang Hamid Suganda ikut mendampingi. (ded)