Ketua DPR Hanya Setujui Renovasi Toilet

Ruang Anggota dan Pagar Tak Perlu JAKARTA - Penolakan terhadap proyek perbaikan ruang kerja anggota dewan di Gedung Nusantara I DPR senilai Rp6,26 miliar dan proyek penggantian pagar batas DPR dengan Taman Ria Senayan yang menghabiskan anggaran Rp1,02 miliar, disuarakan internal DPR. Bahkan, penolakan langsung datang dari Ketua DPR Marzuki Alie. Sesuai dengan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Marzuki juga merangkap sebagai ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. \"Renovasi ruang anggota sebaiknya tidak perlu,\" tegas Marzuki kemarin (5/11). Dia beralasan, masa kerja anggota DPR periode sekarang akan berakhir. Meski demikian, dia tak mau terlibat polemik dengan sesama anggota DPR yang ruangnya akan direnovasi dan Setjen DPR yang merencanakannya. Sebelumnya, Setjen menjelaskan ada 179 ruang anggota dewan yang akan diperbaiki karena kondisinya dinilai tidak layak. Gedung Nusantara I itu dibangun pada 1994. Menurut Setjen, sejak dibangun, Gedung Nusantara I DPR belum pernah direnovasi secara menyeluruh. Perbaikan yang dikerjakan selama ini baru sebatas maintenance yang bersifat rutin. \"Jadi, itu (keputusan untuk merenovasi ruang kerja, red) tergantung anggota dewan bersangkutan dan Sekjen yang bertanggung jawab untuk masalah anggarannya,\" tegas Marzuki. Soal proyek penggantian pagar batas DPR dengan kawasan Taman Ria Senayan, Marzuki berpandangan lebih tegas. Dia menganggap proyek itu mubazir dan hanya membuang-buang anggaran. \"Proyek tersebut nggak perlu lah. Selama ini aman-aman saja,\" ucapnya. Kalaupun harus dibangun pagar yang lebih kuat dan tinggi, lanjut Marzuki, pelaksanaannya menjadi urusan pengelola kawasan Taman Ria Senayan, bukan malah dibebankan kepada Setjen DPR. \"Seharusnya, bukan DPR yang bikin pagar. Ada kewajiban Taman Ria juga untuk sharing dalam urusan pagar tersebut,\" ujarnya. Dua proyek tersebut sebelumnya disorot oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Penggantian pagar batas DPR dengan kawasan Taman Ria disebut mengada-ada. Sebab, kondisi dan fungsi pagar yang ada sekarang masih baik. Begitu juga halnya dengan proyek perbaikan ruang kerja anggota dewan di Gedung Nusantara I DPR. Ruang anggota dewan di gedung tersebut umumnya masih baik dan layak pakai. Fitra juga menolak proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sebesar Rp1,4 miliar. Pada 2011 proyek itu pernah memicu penolakan luas dari publik. Fitra mempertanyakan anggaran renovasi toilet yang dianggap terlalu besar. Dalam soal perbaikan toilet tersebut, Marzuki menyerahkannya kepada Setjen. \"Untuk toilet, kalau memang rusak, ya diperbaiki,\" kata dia. Meski dikritik Marzuki, Setjen tetap melanjutkan pelaksanaan proyek. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko mengatakan, pihaknya tetap memperhatikan pertimbangan dari Marzuki. \"Ini menjadi catatan penting untuk teman-teman pelaksana agar menjadi perhatian sehingga pengerjaan proyek tepat waktu,\" katanya. Djaka menuturkan, proyek pembangunan pagar merupakan keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan BURT dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital. \"DPR kan salah satu objek vital. Salah satu rekomendasi untuk pengamanan adalah perlunya penguatan dan peninggian pagar itu,\" jelasnya. Renovasi ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I, lanjut dia, sangat mendesak. \"Ini berdasar kebutuhan dan pertimbangan dari anggota dewan,\" tuturnya. (pri/c8/agm)