CIREBON – Gejolak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), masih berlanjut. Ketua DPRD, Edi Suripno MSi, justru meminta agar Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH, kembali membuka rombongan belajar (rombel) SMAN. Alasannya, banyak warga Kota Cirebon gagal masuk di SMAN/SMKN yang dituju. “Kami mendesak walikota membuka kembali rombel SMA,” ujar Edi, usai menerima perwakilan masyarakat di Griya Sawala, Rabu (19/7). Politisi PDIP ini mengaku akan menemui walikota, Kamis (20/7) untuk membicarakan hal ini. Ia juga meminta ada evaluasi untuk PPDB 2017 karena banyak gejolak. Menurutnya, walikota punya kewenangan untuk hal ini dan memungkinkan membuat kebijakan. “Saya khwatir ini ada aksi-aksi lanjutan,” katanya. Untuk merevisi rombel, Edi menyarankan walikota membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah V Jawa Barat. Output dari kesepakan ini ialah penambahan rombel sekolah negeri. Dirinya juga meminta balai pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memecahkan persoalan ini. \"Targetnya walikota segera mengakomodir,\" harapnya. Perwakilan masyarakat yang menyuarakan aspirasinya di DPRD, Agus Daryanto menegaskan, protes ini semata-mata agar warga Kota Cirebon bisa bersekolah dan tidak ada maksud lain. \"Kita akan kawal dan menjaga kota ini tetap kondusif,\" katanya. Gusdar menilai, sistem zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 17/2017. Lain dengan zonasi yang diterapkan tingkat SMP. Salah satu kejanggalannya ialah penggunakan passing grade dan penambahan nilai Ujian Nasional (UN) dengan nilai zonasi. “Walikota mesti meminta ada evasluasi ke gubernur,” tandasnya. Ia juga meminta agar SMA/SMK dievaluasi tentang pelimpahan kewenangan dan dikembalikan ke daerah kembali. (abd)
Kategori :