KUNINGAN – DPD Partai Golkar Jawa Barat menginstruksikan kepada pengurus Partai Golkar Kabupaten Kuningan agar berkoalisi dengan PDIPdalam Pilkada 2018. Meski pernah tercetus tidak mungkin Golkar berkoalisi dengan PDIP, akhirnya terpaksa melaksanakan instruksi tersebut dengan melakukan penjajakan terlebih dahulu.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Kuningan H Yudi Budiana SH mengatakan, pihaknya baru menerima surat resmi dari DPD Golkar Jawa Barat. Dalam surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Jabar H Dedi Mulyadi dan Sekretaris Ade Barkah Surahman tersebut, sangat jelas DPD Golkar Jabar menginstruksikan kepada seluruh ketua DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Jabar agar Golkar berkoalisi dengan PDIP sebagaimana hal yang sama untuk Pilgub Jabar.
“Ya nanti lah, sekarang kan baru keluar surat itu (instruksi koalisi Golkar-PDIP, red), kita nanti jajaki dengan PDIP itu seperti apa. Nanti tinggal berkomunikasi dengan PDIP, apakah PDIP sudah membuat hal yang sama atau tidak. Saya juga sekarang belum ada komunikasi dengan PDIP,” kata Yudi.
Awalnya Yudi mengelak jika dirinya dulu sempat mengeluarkan statement jika Golkar tidak mungkin berkoalisi dengan PDIP. Namun akhirnya ia menegaskan pernyataannya itu dulu, bukan sekarang karena belum ada surat instruksi dari DPD Jabar untuk berkoalisi dengan PDIP. Yang jelas menurutnya, secara resmi Golkar akan menggelar jumpa pers untuk menyampaikan tindak lanjut dari instruksi koalisi tersebut.
“Saya enggak bilang begitu (tidak mungkin Golkar berkoalisi dengan PDIP, red). Itu mah kan masa lalu, tidak ada keterikatan dengan surat seperti sekarang. Nanti saja, saya ingin jajaki dulu PDIP. Suratnya juga kan baru diterima hari ini (Selasa, red), kadang yang lebih cepat media dari pada partainya. Yang jelas segala kemungikinan bisa saja terjadi. Nanti resminya saya akan menggelar jumpa pers,” pungkas Yudi.
Sikap ragu atas adanya instruksi koalisi PDIP dengan Golkar, ditunjukkan Ketua Fraksi Restorasi PDIP DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE. Tak biasanya, pria yang juga mantan jurnalis ini menghindar dari pertanyaan koran ini saat dimintai tanggapannya soal instruksi DPD Golkar Jabar agar Golkar di kabupaten/ kota se-Jabar, termasuk Golkar Kuningan berkoalisi dengan PDIP untuk Pilkada 2018. “Komentar apa lagi atuh,” ketus Nuzul sambil melenggang masuk ke ruang BK (Badan Kehormatan) DPRD.
Menjelang sore hari sekitar pukul 14.53 WIB secara singkat, Zul, panggilan akrabnya, menyampaikan PDIP Kuningan akan menunggu instruksi dari DPD PDIP Jabar sebagaimana instruksi yang disampaikan DPD Golkar Jabar untuk berkoalisi. “Kita menunggu instruksi dari PDIP Jawa Barat,” singkat Zul.
Atas keluarnya instruksi tersebut, H Dudy Pamuji SE MSi selaku satu-satunya Bakal Calon Bupati Kuningan dari Partai Golkar, sudah memiliki tiket khusus untuk melenggang bersama calon dari PDIP menuju pasangan calon Bupati/Wabup Kuningan 2018. Kemungkinan besar Dudy akan ditempatkan di posisi calon wakil bupati. Sedangkan PDIP sendiri, kendati hingga saat ini belum ada rekomendasi cabup dari DPP akan diberikan kepada siapa, namun sudah mencuat H Acep Purnama SH MH menjadi figur terkuat dan sudah mendapatkan sinyal lebih dulu dari Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin.
“Kalau Pak Dudy sebenarnya sudah aman karena sudah memegang tiket dari partai. Nah, kalau untuk PDIP, Pak Acep menurut saya belum aman penuh, karena rekomendasinya kan belum keluar dari DPP. Bisa saja terjadi rekomendasi diberikan DPP PDIP untuk Pak Rana atau Pak Ridho, ya kemungkinan juga diberikan kepada Pak Acep. Tapi kalau saya tebak sih peluangnya ke Pak Acep sebagai incumbent,” kata Irham Maulana, pemerhati politik. (muh)