MAJALENGKA–Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majalengka terpaksa menggandakan dan mencetak sendiri Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Ini dilakukan setelah dalam rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jumat (25/8), hanya ada dua eksemplar dokumen RKPD yang diberikan ke dewan. Ketua Fraksi PKB dr Hamdi MKes menjelaskan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi ini serta menganggap pihak eksekutif tidak serius menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018. Terutama dokumen-dokumen pelengkap yang tidak kalah penting dengan substansi rapat. Rapat tersebut agendanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Saat rapat, dokumen RKPD yang diminta pihak DPRD memang sudah dipenuhi TAPD. Tapi karena jumlahnya hanya dua eksemplar, maka DPRD menginginkan dokumen RKPD tersebut dibagikan kepada seluruh anggota banggar. Minimal per fraksi di DPRD, agar setiap fraksi dapat mempelajari untuk mengambil langkah dan koreksi. “Tadi itu yang dikasih Cuma dua eksemplar, yang satunya diserahkan kepada ketua dan satunya lagi di wakil. Nah, kita mau lihat apa. Cuma dikasih soft copy yang ada di dalam CD (compact disc). Mau nyuruh nyetak sendiri, oke kalau begitu siap kita papatungan buat menggandakan dokumen RKPD itu,” ujar Hamdi. Dokumen RKPD yang disajikan TAPD terdiri dari dua buku per eksemplarnya. Satu bukunya setebal hampir 500 halaman. Sehingga untuk mencetak dokumen RKPD tersebut memerlukan kertas hampir dua rim per eksemplar. Wakil ketua DPRD Multajam SIP mendukung langkah banggar. Menurutnya, jika di instansi terkait yakni Bappelitbangda tidak dianggarkan untuk mencetak dokumen-dokumen perencanaan. DPRD menggandakan RKPD agar lebih optimal membahas penyusunan RAPBD 2018 yang tahapanya dimulai dari RKPD. “Kalau ternyata ada anggaranya di Bappelitbangda tapi yang diserahkan cuma dua eksemplar, nanti akan kita tanyakan kenapa bisa jadi seperti ini kondisinya,” imbuhnya. (azs)
Kategori :