CIREBON – Diam-diam, wilayah III Cirebon masuk dalam nominasi 12 daerah untuk kandidat ibu kota negara baru. Meski masih kajian, masuknya wilayah Cirebon patut diperhitungkan karena memiliki banyak keunggulan dan bisa mempercepat realisasi rencana itu. \"Saat ini yang santer kan Pontianak. Kalau Pontianak, rasanya terlalu berat, karena infrastruktur juga belum siap, “ ujar Konsultan Pemerintahan dan Pembangunan, Ir Suhada MBA IPM, kepada Radar, di Hotel Dewanti, Rabu (13/9). Selain lokasinya yang strategis, wilayah Cirebon didukung kemudahan transportasi serta daya dukung lingkungan. Hal ini yang membuat wilayah Cirebon berpeluang menjadi ibu kota negara cukup besar. Direktur Maliya Syahid Konsultan tersebut mengaku tak mengada-ngada. Ia mendapat informasi itu dari tim internal kepresidenan. Meski yakin dengan segala potensi yang dimiliki wilayah Cirebon, yang meliputi Kota/Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka, namun soal realisasinya tetap masing-masing daerah yang menentukan. “Wilayah mana yang terpilih, ini menyangkut kesiapan daerah. Karena pemerintah juga kan harus rasional,” paparnya. Sebenarnya, kata Suhada, kalau Cirebon terpilih menjadi ibu kota negara yang baru, dengan dekatnya jarak dan cepatnya waktu tempuh serta lengkapnya moda transportasi, pemindahan ibu kota bisa dilakukan secara bertahap. Bahkan sangat dimungkinkan bila tidak semua kantor kementerian ataupun pemerintahan dipindahkan ke Cirebon. Hal ini didukung dengan akses transportasi dan ketersediaan lahan. “Sekarang jarak Jakarta-Cirebon dekat dan cepat. Tidak semua kantor pusat harus pindah ke Cirebon, bisa saja hanya sebagian saja,\" katanya. Kehadiran Suhada dalam rapat sinkronisasi untuk memaparkan hasil pemetaan keunggulan Kota Cirebon yang dilakukan lembaganya sejak tahun 2016 lalu. Menurutnya, ada empat potensi wisata yang bisa menjadi unggulan baru Kota Cirebon, dari mulai potensi laut dengan potensi baharinya sampai dataran tinggi dengan potensi agro wisatanya. Untuk bisa mewujudkan potensi wisata tersebut, lanjut dia, menggandeng investor menjadi suatu keharusan, karena anggaran pemkot pasti terbatas. Soal anggaran dan sumber daya manusia, seharusnya tidak perlu menjadi beban, karena semua bisa digarap swasta. “Pemerintah tinggal memfasilitasi, menyediakan sarana dan prasarana, biar semuanya pihak swasta yang mendanai,\" terangnya. Rapat sinkronisasi tersebut dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Ir Yoyon Indrayana MT. Beberapa pejabat yang memiliki keterkaitan juga nampak hadir seperti General Manager PT Pelindo II Solihin dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Imas Masriah. (mik)
Kategori :