CIREBON – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon melakukan penertiban alat peraga kampanye bakal calon walikota (bacawalkot). Penertiban dilakukan karena dinilai melanggar dan tidak membayar pajak daerah. Mengenai pelanggaran ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) meminta bacawalkot yang memasang APK untuk membayar pajak. Meski belum menuntaskan perizinan maupun papan billboard kepemilikan pribadi, pembayaran pajak reklame tetap wajib dilakukan. \"Maksimal tiga bulan sekali setelah penayangan reklame harus sudah membayar pajak,\" ujar Kepala BKD, Maman Sukirman kepada Radar Cirebon, Senin (25/9). (Baca: Warga Terganggu Poster Kampanye Calon Kepala Daerah Dipaku di Pohon) Maman mengungkapkan, baliho merupakan salah satu objek pajak daerah. Sehingga bacawalkot yang menggunakan alat peraga kampanye seharusnya taat pajak. Di lain pihak, Kepala Satpol PP Andi Armawan menyayangkan terus berlangsungnya penertiban poster maupun baliho bacawalkot. Pasalnya, seperti yang disepakati selama ini, memasang tanda gambar di tiang listrik, pohon maupun fasilitas umum merupakan pelanggaran. \"Selama ini sudah disepakati, artinya tidak perlu lagi adanya imbauan,” tegasnya. Terlebih lagi, para bakal calon walikota Cirebon kelak menjadi pemimpin Kota Cirebon selama lima tahun ke depan. Sudah sepatutnya untuk lebih sadar akan peraturan yang telah disepakati bersama. \"Yang menjadi pertanyaan adalah, mereka ini merupakan calon-calon pemimpin. Setidaknya paham bahwasannya dengan memasang tanda gambar sebagai ajang promosi diri itu merupakan sebuah pelanggaran,\" tambahnya. Untuk penertiban, pada Senin (25/9), Satpol PP mulai menelusuri wilayah-wilayah Pantura yang dilewati jalan nasional, antara lain Jl Kesunean, Cangkol, Pegambiran dan wilayah sekitarnya. \"Wilayah-wilayah pantura yang dilewati jalan nasional yang kami garap terlebih dahulu,\" tuturnya. Seperti diketahui, menjelang pilkada serentak sejumlah bakal calon kepala daerah bergerilya memperkenalkan diri pada masyarakat. Alat peraga kampanye pun mudah ditemui di sepanjang jalan, termasuk di Kota Cirebon. Tidak sedikit spanduk ataupun poster bakal calon kepala daerah dipaku di tempat yang tidak semsetinya seperti pohon. Sebagian warga pun menyayangkan seklaigus mengkritik hal tersebut. “Kalau pohon dipaku lalu rusak, memang mereka mau menggantinya dengan menanam pohon lagi?” ungkap Irfan Qursyan (37), salah satu warga yang ditemui saat melintas Jl Sutomo. Baginya, memaku poster kampanye di pohon kurang beretika. Mengingat fungsi pohon sesungguhnya untuk membuat kota lebih sejuk. (myg)
Baliho Bacawalkot Harus Bayar Pajak
Selasa 26-09-2017,22:10 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 14-08-2024,11:37 WIB
Kasus Vina Cirebon: Anak Lelaki yang Bersama Eky Jemput Vina Ternyata Arta, Bonceng Tiga ke Dawuan
Rabu 14-08-2024,12:30 WIB
Kasus Vina Cirebon: Ada 3 Klaster dari Warpat, Warbeh hingga Dawuan
Rabu 14-08-2024,20:30 WIB
AHM Best Student 2024 Tantang Kreatifitas Anak Muda di Jabar
Rabu 14-08-2024,15:05 WIB
Kasus Vina Cirebon: 6 Terpidana Ajukan PK, Pengacara Singgung Kekhilafan Hakim
Rabu 14-08-2024,18:00 WIB
SONTOLOYO! Alasan Armor Toreador Aniaya Cut Intan Ternyata Gara-gara Video Porno
Terkini
Kamis 15-08-2024,10:59 WIB
PDIP dan PKB Usung Ono - Acep di Pilgub Jabar 2024
Kamis 15-08-2024,10:37 WIB
Dedi Mulyadi Disambut Histeris Puluhan Ribu Warga Tasikmalaya
Kamis 15-08-2024,10:24 WIB
Tujuan Wisata Baru di Kuningan, 15 ODCB Berpotensi Menjadi OCB
Kamis 15-08-2024,09:41 WIB
Pengedar Sabu dan OKT Diringkus Polisi di Depok Kabupaten Cirebon
Kamis 15-08-2024,09:15 WIB