Dana Rp 305 Miliar Batal, Pemberangkatan Haji 2018 Lewat BIJB Terancam Gagal

BANDUNG – Rencana kucuran dana APBN 2018 sebesar Rp 350 miliar untuk kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dibatalkan. Sebab, berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Hidup Bandar Udara. Wakil Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, berdasarakan informasi dari kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada awalnya dana sebesar itu untuk merealisasikan pembangunan runway sepanjang 3.000 meter. Namun, berdasarkan PP tersebut anggaran yang seharusnya dialokasikan menjadi dibatalkan. Sehingga, akan mempengaruhi proses kelanjutan pembangunan. Terlebih, saat ini Runway baru sampai 2.500 meter. “Jadi melihat pembatalan ini kami Komisi IV langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan sikap dan langkah yang akan ditempuh,” jelas Daddy ketika di temui di gedung DPRD Jabar kemarin (3/10) Menurutnya, dalam rapat terungkap bahwa PT BIJB merasa terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut. Padahal, saat ini PT BIJB tengah konsen terhadap pembangunan pada sisi darat yang sebagian besar danannya dari APBD pemprov Jabar. Sedangkan sisi udara dari APBN. Dengan begitu, lanjut dia perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II (AP II) terganjal oleh aturan tersebut yang tidak memperkenankan masuknya dana yang bersumber dari APBN. Kendati begitu, Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II yang posisinya sebagai operator BIJB Kertajati atau yang ditunjuk oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) akan tetap menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah direncanakan. Termasuk, memperpanjang Runway menjadi 3.000 meter. “Kami tidak ingin hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak,” cetus Daddy. Dirinya memaparkan, sebetulnya pembangunan BIJB Kertajati sangat diharapkan segera selesai. Sebab, jika ini terwujud akan memiliki dampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Jabar. Selain itu, beroperasinya BIJB Kertajati dapat dipastikan menjadi salah satu pengungkit berkembangannya sebuah kawasan Jabar bagian timur. “Jadi, kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektre itu segera terwujud,” cetus Daddy yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra ini. Dirinya menambahkan, berdasarkan instruksi dari Kemenhub, ditunjuknya BUBU dilakukan oleh AP II, harus disertai dengan komitmen yang serius dengan PT BIJB. Termasuk, didalamnya membicarakan kewajiban dalam penyertaan modal dan jangka waktu PT AP II sebagai operator. Namun, seandainya PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, tampaknya pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati pertama kali pada 2018 terancam gagal. “Jadi Komisi IV akan selalu mendorong agar permasalahan ini cepat terselesaikan dengan cara terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkas Angota dewan yang memiliki dapil Cirebon-Indramayu ini. (yan)