CIREBON - Sekretaris III Satgas Saber Pungli Provinisi Jawa Barat (Jabar), Otong Hendra Rahayu menyatakan, instansi pendidikan paling banyak dilaporkan masyarakat karena kasus pungli. \"Laporan pengaduan masyarakat tentang pungli di sektor pendidikan sampai dengan Juli 2017 se-Indonesia mencapai 483 laporan,\" sebut Otong saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Saber Pungli di Hotel Zamrud, Selasa (10/10). Dikatakan Otong, Pulau Jawa merupakan yang paling banyak mendapat laporan kasus pungli di sektor pendidikan. Sedangkan Maluku dan Papua paling sedikit mendapat laporan kasus tersebut. \"Kalau untuk persentase laporan pungli di Pulau Jawa mencapai 59 persen. Tapi yang paling tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat, mencapai 27 persen,\" jelas Otong Berdasarkan data yang dimiliki Saber Pungli Jabar, lanjut Otong, laporan kasus pungli di sektor pendidikan terbanyak ada di lingkungan sekolah mencapai 72 persen. Kemudian, Satker Kemendikbud 1 persen dan Dinas Pendidikan 27 persen. \"Kalau di sekolah laporan tentang pungli ada di SMA dan SMK,\" kata Otong. Disebutkan Otong, jenis pengaduan yang dilaporkan masyarkat di antarnya, biaya pembangunan, sarpas, bulanan sekolah, les, PPDB, study tour, dan ekstrakulikuler. \"Terkadang pungutan-pungutan yang terjadi di bidang pendidikan dianggap bukan pungli. Namun hal itu tentunya harus sesuai aturan,\" kata Otong. Lebih lanjut dikatakan Otong, sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pungli di dunia pendidikan dikarenakan, sekolah merupakan landang subur dan mudah untuk melakukan parktik tersebut. Kemudian, masih adanha gaya hidup konsumtif para oknum guru. Selain itu, kerjasama ngetaif antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk menarik pungutan. \"Tak jarang pungutan-pungutan yang terjadi di bidang pendidikan dianggap bukan pungli. Namun hal itu tentunya harus sesuai aturan,\" tandas Otong. (fazi)
Kategori :