Enam Kepsek Lewat Dua Periode

Ketua PGRI: Disdik Tidak Punya Perencanaan yang Matang CIREBON- Sedikitnya enam kepala sekolah sudah lewat dari dua periode atau delapan tahun masa jabatan. Hingga saat ini, keenam kepala sekolah itu masih aktif menjalankan tugasnya. Berdasarkan data yang dihimpun Radar, enam kepala sekolah tersebut adalah Kepala SMPN 1 Cirebon Drs Tusman, Kepala SMPN 7 Cirebon Drs R Agus Setiadiningrat MM MPd, Kepala SMPN 10 Cirebon Hj Yeti SPd, Kepala SMPN 6 Cirebon, Sri Murtiani SPd, Kepala SMAN 1 Cirebon H Muctar dan Kepala SMAN 4 Cirebon Drs Wirsyad Yuniuswoyo. Ketua PGRI Kota Cirebon, Drs Djodjo Sutardjo SE MM mempertanyakan, kenapa enam kepala sekolah tersebut masih aktif menjalankan tugasnya. Padahal, bila mengacu para peraturan daerah, setelah kepala sekolah memimpin selama maksimal dua periode atau setara dengan delapan tahun, harus ada penggantian. \"Ini harus dipertanyakan, kenapa mereka tidak kena periodisasi. Dalam hal ini kan Dinas Pendidikan pelaksana, jadi seharusnya tahu dan bisa menjalankan sistem periodisasi ini,\" ujar dia, saat diwawancara di SMPN 15 Cirebon, kemarin. Pria yang juga kepala SMPN 2 Cirebon ini juga mengatakan, Dinas Pendidikan seolah tidak memiliki perencanaan dan mekanisme yang matang untuk periodesasi kepala sekolah. \"Disdik harus punya persiapan kalau yang sudah dua periode itu bagaimana? Apakah mengajar lagi, atau bagaimana? Kalau urusan masih menjabat atau tidak, itu kan yang mengatur Disdik, jadi mereka harus punya solusi,\" katanya. Terkait sembilan calon kepala sekolah yang belum juga dilantik, Djodjo menyarankan agar calon kepala sekolah tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan, Drs Anwar Sanusi untuk meminta kejelasan. \"Kesembilan calon kepala sekolah juga harus berani. Saya sarankan agar mereka berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan,\" sarannya. Sementara itu, pengamat pendidikan Drs Salmon MPd mengatakan, apabila ternyata tidak ada ruang kosong untuk calon kepala sekolah yang ada, pelaksanaan tes dan tahapan yang telah dilakukan adalah hal yang mubazir. Seharusnya, ada perencanaan yang matang dari Dinas Pendidikan. \"Kalau perencanaan penerimaan kepala sekolah lebih dari yang dibutuhkan, ini pasti ada apa-apanya. Dinas Pendidikan harus mengangkat sesuai dengan prioritas,\" jelasnya, saat diwawancara di Ruang Griya Sawala, kantor DPRD. Salmon mendesak agar periodisasi kepala sekolah diterapkan dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Dan kepastian pun harus segera diberikan pada calon kepala sekolah yang telah lulus tes. \"Untuk yang akan datang, hendaknya penerimaan kepala sekolah harus sesuai yang dibutuhkan. Kalau mubazir kan repot. Periodisasi pun harus dilakukan dengan baik,\" tukasnya, mengakhiri perbincangan. (kmg)