CIREBON - Mencuatnya kabar perawat Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati melakukan aksi unjuk rasa, Senin (6/11), dibantah manajemen. Wadir Penunjang Medis dan Pendidikan, Said Fahmi menyebut informasi itu kabar bohong. “Demo perawat itu kabar bohong, hoax,” ujar Said, dalam press conference yang dilaksanakan, Selasa (7/11). Bantahan serupa sebenarnya diungkapkan Direktur RSD Gunung Jati, dr Bunadi. Usai mengikuti pelantikan mutasi di Ruang Adipura, dia menyebut tidak ada informasimengenai unjuk rasa itu. “Tidak ada, tidak ada,” ucapnya, sembari meninggalkan wartawan. Kendati demikian, di internal rumah sakit kabarnya konflik belum reda. Para perawat melakukan protes karena profesi mereka disebut hanya ”pembantu” oleh oknum di manajemen rumah sakit. Sebutan pembantu ini diungkapkan terkait dengan Jasa Pelayanan (JP). Tujuannya, agar uang JP untuk perawat nilainya tidak perlu terlampau besar. Soal JP ini, Said menjelaskan, sudah ada aturan main. Pembayarannya berbasis kinerja, mulai dari dokter, perawat hingga cleaning service. “Kita ini terbaik di Jawa Barat untuk penyaluran JP. Rumah sakit ini sudah menjadi gurunya JP,” ungkapnya. Dia juga menyinggung munculnya pemberitaan tentang perawat yang disebut pembantu. Menurutnya, stateman itu tidak pernah ada. Kalaupun diungkapkan, perawat itu memang pembantu dokter dan bekerja secara sinergis. “Bukan hanya dokter the real diamond-nya dan itu tapi perawat juga the real diamond. Makanya kita hargai semuanya. Dokter kan tidak bisa bekerja tanpa ada cleaning service, tanpa ada perawat, tanpa ada staf administrasi,” kilahnya. Mantan pejabat dinas kesehatan ini menambahkan, RSD Gunung Jati pernah berguru ke RSUD Karyadi Semarang. Dari situ, ada banyak hal yang diterapkan meski tidak seluruhnya. Saat ini manajemen sedang mengembangkan rekam medis elektronik. Kemudian berkembang lagi ke e-resep. Kepala Bidang Keperawatan, Ujeng juga menegaskan tidak ada oknum yang mengatakan perawat itu pembantu. Apalagi hal itu dikait-kaitkan dengan JP. Tetapi mengenai besaran yang diterima, pada akhirnya tergantung kepuasan masing masing. “Jadi tidak ada perawat yang demo,” kata Ujeng. Kalaupun muncul di facebook, menurut Ujeng itu hanya ditambah-tambahi. Sebab, JP ini dibayarkan berjenjang dari direktur sampai cleaning service. Acuannya selain kinerja juga ada standardisasi. Sementara itu, Ketua Komite Keperawatan, Haerul Gumelar menduga, gejolak mengenai JP ini disebabkan adanya keterlambatan pembayaran. Padahal, pencairan JP ini acurannya BPJS Kesehatan. Bila sudah ada pembayaran klaim, JP juga akan mengikuti pencairannya. “Kita sudah komunikasikan ke teman-teman tentang pembyaran JP-nya lambat. Itu keterlambatannya hanya hitungan minggu,” tandasnya. (abd)
Kategori :