FIFA Beri Waktu 3 Bulan untuk Selesaikan Konflik

JAKARTA - Bak pertandingan di lapangan hijau, kisruh yang melanda sepak bola Indonesia bakal memasuki babak perpanjangan waktu. Hal itu tak lepas dari sikap FIFA (Federasi Sepak Bola International) yang tidak tegas. Ancaman sanksi yang dicetuskan FIFA ternyata tidak terbukti. Sidang Executive Committee (Exco) FIFA di Tokyo, Jepang, kemarin, justru memberi kesempatan kepada PSSI untuk menyelesaikan konflik dalam tiga bulan ke depan. Lewat situs resmi, FIFA mengaku telah menerima proposal dari PSSI untuk menyelesaikan karut-marut sepak bola Indonesia dalam tiga bulan mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) bakal turun tangan. Masalah ini akan dibahas dalam pertemuan Exco FIFA berikutnya pada November 2013. FIFA menegaskan bahwa ini adalah deadline terakhir bagi PSSI untuk menyelesaikan semua masalah. Sekjen PSSI Halim Mahfudz menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena FIFA melihat upaya PSSI untuk menyelesaikan dualisme organisasi dan kompetisi yang terjadi di Indonesia. \"Ini semua berkat doa seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini (kemarin, red) FIFA tidak memberikan sanksi kepada kita,\" kata Halim lewat pesan singkat kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group) kemarin. Dengan keputusan itu, PSSI akan berusaha menjalankan tugas sebagai supervisi sepak bola di Indonesia. Sihar Sitorus, exco PSSI yang juga ada di Jepang, mengatakan, FIFA memandang permasalahan Indonesia bisa diselesaikan oleh konfederasi Asia. Namun, dia belum memastikan kapan deadline terakhir dari FIFA. Melihat tambahan waktu tiga bulan yang diberikan, berarti batas akhir bagi PSSI untuk menyelesaikan konflik adalah 30 Maret 2013. \"Kita mau dengar dulu resminya. Belum bisa komen (komentar, red),\" ujar Sihar melalui BlackBerry Massenger tadi malam. Di sisi lain, kubu Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI) juga menyambut gembira tidak adanya sanksi untuk Indonesia. Namun, bukan berarti permasalahan selesai. Ketua Umum KPSI La Nyalla Mattalitti melihat kesempatan yang diberikan FIFA menegaskan bahwa pemerintah harus bisa segera menjalankan fungsi untuk menengahi dualisme ini. \"Pemerintah sekarang harus ambil sikap. Bagaimana agar permasalahan bisa lurus sesuai dengan surat FIFA,\" tuturnya. Selama Djohar Arifin masih menjadi ketua umum PSSI, Nyalla menegaskan tak akan menghentikan perjuangannya. Menurut dia, ketua umum PSSI saat ini sudah tidak diakui oleh 450-an anggota PSSI yang kemudian tergabung di KPSI. \"Kalau Djohar mundur, perjuangan KPSI selesai. Kalau seandainya harus duduk bareng karena pemerintah meminta, kami selalu siap,\" tandasnya. \"Menko Kesra Agung Laksono sebagai pelaksana tugas (Plt) Menpora menyambut positif keputusan FIFA. \"Saya belum tahu persis,\" tapi saya bersykur jika sepak bola Indonesia tidak diberi sanksi,\" ujarnya saat dihubungi kemarin. Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan tim task force yang dibentuk oleh Pemerintah. Tim ini akan terus melakukan koordinasi dengan FIFA dan AFC agar langkah mereka tidak dianggap sebagai intervensi. Ketua tim task force Rita Subowo mengingatkan bahwa permasalahan di sepak bola Indonesia belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan masalah yang sesungguhnya segera selesai. \"Jangan lupa, kita ini bukan lepas dari sanksi, tapi hanya ditunda. Kalau AFC udah capek, kalau tidak mungkin (disatukan, red), ya udah (disanksi, red),\" tuturnya saat ditemui di kantor KOI Senayan, Jakarta, kemarin. Perempuan yang juga menjabat sebagai ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu berharap FIFA tidak lepas tangan dan menyerahkan ke AFC. Dia ingin FIFA memberikan pengawalan karena dua institusi yang bertikai harus ada yang menengahi. Pemerintah juga harus turun tangan memberi perlindungan bagi semua stake holder olahraga dan disesuaikan dengan statuta FIFA yang tidak dilanggar. \"Ini bisa terjadi kalau delegasi FIFA bukan hanya katakan ini itu. Tapi, saya minta mereka datang lalu kita dikawal, apa yang diinginkan dan bagaimana caranya. Selama ini selalu kita ikuti statute, tapi tetep aja jadi lebih parah,\" ujarnya. Rita telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden AFC Zhang Jilong. Dia akan datang ke Indonesia awal Januari nanti. \"Dia datang untuk berbicara persoalan sepak bola di Indonesia sampai selesai. Bukan tentang sanksi,\" ungkapnya. Rita meminta kedua pihak yang bertikai, yakni PSSI-KPSI, sadar diri. Dia sudah bertemu dengan pembina dua kelompok itu agar menempatkan kepentingan merah putih di atas segalanya. Jika tak kunjung bisa disatukan, pemerintah bisa mengambilalih PSSI. Rita menyebut pasal 121 dan 122 UU no.3/2005 tentang system keolahragaan nasional. Dalam hal-hal tertentu, menurut Rita, pemerintah berhak untuk menyelesaikan persoalan yang ditumbulkan dengan adanya konflik. Dia tidak mau langkah pemerintah ini dilihat sebagai intervesi. Untuk itu, Rita menyebut perlu ada penggabungan antara kewenangan Pemerintah di tanah air dengan statuta FIFA yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. \"Tidak mungkin dua institusi yang berselisih salah satu jadi pemenang, harus ada pihak lain yang menyelesaikan,\" tandasnya. Ini bukan kali pertama Indonesia selamat dari sanksi FIFA. Sebelumnya, PSSI diancam sanksi pada 20 Maret lalu. Namun, akhirnya diperpanjang dan diundur sampai 15 Juni. Nah, pada 15 Juni konflik ternyata belum selesai hingga ahkirnya diperpanjang lagi setelah terjadi MoU untuk menyelesaikan masalah dualisme sampai 10 Desember. Tapi, lagi-lagi FIFA memberi perpanjangan waktu sampai tiga bulan mendatang. (aam/ca)