CIREBON – Harapan KONI Kota Cirebon tidak terwujud. Keinginan mendapat dukungan dana yang cukup guna menyongsong Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jabar XIII/2018 tidak terpenuhi. Tahun depan, KONI hanya mendapatkan anggaran Rp7,275 miliar dari APBD Murni. Padahal, sebelumnya KONI telah mengajukan anggaran Rp27,5 miliar. Pada APBD Murni 2018, KONI mendapat dana rutin tahunan sebesar Rp2,275 miliar. Sementara untuk menopang seluruh kegiatan menuju dan pelaksanaan Porda 2018, hanya Rp5 miliar. Dengan jumlah dana itu, KONI jelas akan kesulitan. Sebagai perbandingan, pada Porda Jabar XII/2014, kontingen Kota Udang ditopang dengan dana lebih dari Rp10 miliar. Ketika itu, hasilnya cukup signifikan, Kota Cirebon untuk pertama kalinya bertengger di peringkat 10 dengan 18 medali emas. KONI harus “memeras otak” lebih keras lagi agar dana Rp5 miliar mencukupi Porda 2018. Ketua Umum Hj Wati Musilawati kecewa dengan kenyataan tersebut. Namun, dia memilih mencari solusi terbaik ketimbang mengeluh. “Sebetulnya kita telah mengusulkan anggaran yang real berdasarkan program yang telah diusulkan oleh masing-masing cabang olahraga (cabor),” kata dia. “Kondisi ini perlu pengertian juga dari pengurus cabor. Terutama cabor yang dipimpin anggota DPRD. Karena, mereka tahu keadaan anggaran yang sesungguhnya. Jelas, KONI tidak bisa membantu sesuai program yang diajukan cabor,” imbuhnya. Nah, untuk menyiasati minimnya anggaran, KONI akan segera memformulasikan kebutuhan program pembinaan atlet proyeksi Porda 2018. Program tersebut mencakup uang saku atlet, training camp (TC), tray out dan try in. Menurut Wati, kebutuhan atlet akan menjadi prioritas KONI. “Kita akan hitung dulu berapa kebutuhan atlet,” ucapnya. Sementara itu, demi efisiensi anggaran, KONI akan meminimalisasi jumlah personalia tim Manajer Porda. Di sisi lain, KONI juga harus bisa menyiasati kebutuhan akomodasi, transportasi dan konsumsi selama kontingen Kota Cirebon berjuang di Porda. “Ada teknis-teknis tertentu yang sedang kita persiapkan,” katanya. Misalnya, untuk transportasi, akan diusahakan supaya tidak harus menyewa. Yaitu, dengan memanfaatkan kendaraan dinas di tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). “Ini keadaan yang menuntut kita menghemat. Saya rasa, pemerintah harus mendukung penuh,” tambahnya. (ttr)
Kategori :