Kemendagri Tunda Rotasi 60 Pejabat Pemkot

Selasa 09-01-2018,14:35 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

CIREBON - Rotasi terakhir Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH sebelum cuti kampanye, diprediksi sulit dilakukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pelantikan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Cirebon, Drs Anwar Sanusi MSi mengaku sudah melayangkan surat permohonan rekomendasi atau izin untuk walikota bisa melantik pejabat. Tetapi belum ada jawaban. \"Sudah kirim ke Kemendagri, tapi masih menunggu surat permohonan rekomendasi,\" ujar Anwar, kepada Radar, Senin (8/1). Anwar mengatakan, rencananya akan ada sekitar 60 orang dari semua eselon yang masuk dalam daftar rotasi pegawai. Nama-nama tersebut sudah dilakukan melalui proses penggodokan dan persetujuan walikota. Pemilihan nama-nama yang akan mengisi jabatan tersebut perlu ditentukan secara matang. Pihaknya menilai, nama-nama yang akan menduduki posisi strategis tersebut harus sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Namun, draft nama-nama yang diajukan ke kemendagri, belum tentu disetujui. \"Jadi artinya masih kemungkinan ada permohonan yang tidak dikabulkan,\" ucapnya. Di tahun 2018, lanjut Anwar, ada sekitar 68 jabatan yang kosong. Pasalnya, ada jabatan yang kosong karena pensiun. \"Kalau dilihat dari kebutuhan memang harus segera diisi,\" tuturnya. Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH memastikan, rotasi pegawai jilid terakhir akan digelar pada Januari ini. Hanya saja, belum diketahui pasti persisnya tanggal berapa. Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang akan dirotasi sudah siap. \"Rekomendasi untuk saya bisa melantik dari Kemendagri belum saya terima,\" ujarnya. Kurang dari sebulan lagi, walikota harus cuti. Walikota belum bisa menyampaikan berapa jumlah pasti pegawai yang akan dirotasi. \"Sebelum saya cuti, dipastikan bisa rotasi,” lanjutnya. Azis menyebutkan, rotasi pegawai dilaksanakan dengan memprioritaskan pengisian jabatan yang kosong ditinggal pensiun. Terlebih lagi jabatan yang strategis.\"Agar pelayanan ke masyarakat tidak terlalu terganggu,\" katanya. (mik)

Tags :
Kategori :

Terkait