Tak Bisa Andalkan APBD, Disdik Tak Punya Anggaran Perawatan Sekolah

CIREBON-Sejumlah sekolah dasar di Kota Cirebon mengalami kerusakan. Khususnya di ruang kelas sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pantauan Radar, di sejumlah sekolah kerusakan terjadi pada bagian atap karena kondisinya sudah rapuh. Melihat kondisi itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, ruang kelas yang rusak di sejumlah sekolah harus segera diperbaiki. “Perlu diperbaiki secepatnya, karena kerusakan itu terjadi di ruang kelas yang merupakan tempat belajar siswa,” ujar Azis. Azis mengingatkan bahwa jangan sampai sistem belajar mengajar terganggu karena ruang kelas yang tidak segera diperbaiki. Terlebih, saat ini waktu belajar siswa khususnya kelas 6 perlu penambahan pembelajaran jelang ujian nasional. \"Menjelang ujian nasional tentu jangan sampai terganggu belajarnya,\" katanya. Untuk itu, Azis berharap SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon bergerak untuk memperbaiki. Azis pun mengakui bahwa anggaran pemkot tidak seluruhnya memenuhi kebutuhan pendidikan Kota Cirebon. Meski begitu, bukan menjadi alasan karena anggaran terbatas lantas tidak ada upaya untuk mengatasi persoalan itu. \"Masalah tidak ada anggaran jangan kemudian menjadi alasan, kita harus berpikir bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan agar tetap berjalan,\" tuturnya. Azis menyarankan agar SKPD terkait berkreasi dan berupaya mencari cara agar kerusakan di sekolah bisa teratasi. \"Bisa saja dengan CSR atau lainnya, yang penting sah dan bisa dipertanggungjawabkan,\" tuturnya. Seperti yang diketahui, kerusakan menimpa beberapa sekolah dasar di Kota Cirebon. Seperti di SDN Kebon Baru 1, SDN Gelatik, SDN Ketilang dan SDN Silih Asuh 1. Akibat kerusakan itu, proses KBM di sejumlah sekolah bergantian. Ada kelas pagi dan siang. Adapula KBM yang menggabungkan dua kelas dalam satu ruang. Hal tersebut membuat suasana KBM menjadi kurang kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Drs H Jaja Sulaeman MPd mengungkapkan, anggaran untuk infrastruktur pendidikan terbatas pada sarana dan prasarana. Tetapi tidak mencakup perawatan. Kondisi inilah yang kemudian membuat kerusakan sulit dilakukan perbaikan. (mik)