Jelang Pilkada, Peran Badan Siber Diminta Lebih Optimal

JAKARTA - Berita hoax, bohong, propaganda, dan SARA, diprediksi akan kembali mewarnai Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik 2014 dan Pilkada DKI 2017, dinilai belum selesai sampai saat ini. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Alamsyhari, kepada Radar Cirebon, Kemarin. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memaksimalkan kinerjanya. \"Saya harap, meski baru dilantik, BSSN dapat menunjukkan hasil kinerjanya. Terlebih, jelang Pilkada serentak ini, tentunya peran sertanya dalam menangkal hoax (berita tidak benar) dapat dilaksanakan dengan baik,\" kata Abdul Kharis. Politikus yang gemar bersepeda ini menambahkan, selain BSSN, langkah-langkah yang harus dilakukan lainnya yakni membuat kampanye anti hoax dengan mensinergikan antara Kemeterian Kominfo, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), P3PI untuk mesosialisasikan Pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ke kampus-kampus, ormas, dan masyarakat. “Dalam UU ITE itu sudah dijelaskan, jika pencemaran nama baik itu dilarang dan dikenai sanksi pidana. Selain, sosialiasi UU ITE, kunci utamanya untuk masyarakat adalah pendidikan,” papar mantan jurnalis media cetak ini. Lebih lanjut, ia menegaskan, pendidikan sebagai vaksin agar masyarakat bisa menghadapi hoax, bisa mencerna, menganalisa dan memahami bahwa berita-berita hoax itu tak bisa dipertanggungjawabkan. (frn)