RSUD GJ Jadi ‘Istri’ Kedua

Jumat 04-01-2013,09:58 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

Dokter Spesialis Lebih Maksimal saat Praktik di RS Swasta KESAMBI- Dokter spesialis RSUD Gunung Jati rupanya lebih memprioritaskan praktik di rumah sakit swasta. Berdasarkan SMS pembaca yang masuk ke Radar, Kamis (3/1), diketahui bahwa jam kerja dokter spesialis telah dijadwal, sebab mereka juga bekerja di rumah sakit swasta, serta membuka praktik di rumah atau apotik. Dijelaskan dalam SMS tersebut, Direktur RSUD Gunung Jati, drg Heru Purwanto MARS bersama dengan para dokter telah membuat kesepakatan terkait jam kerja. Sehingga, menyebabkan kinerja dokter di RSU Gunung Jati hanya 30 persen. “Jam kerja dokter spesialis dijadwal, umpama Senin dan Rabu. Tapi hari lainnya di swasta, serta dibatasi 50 orang pasien pada jadwal itu. Ini yang ngatur direktur kerja sama dengan dokter, makanya direktur tidak berani beri sanksi. Jadi kinerja RSUD Gunung Jati hanya 30 persen,” ujar penulis SMS tersebut. Dikonfirmasi terkait tudingan ini, Direktur RSUD Gunung Jati, drg Heru Purwanto MARS menjelaskan, sesuai aturan yang ada, seorang dokter diperbolehkan bekerja di instansi lain atau membuka praktik di rumahnya. Asalkan, hal itu dilakukan di luar jam kerja. “Tapi yang harus diutamakan itu ya yang di Gunung Jati. Pelayanan di sini harus jadi prioritas. Membuka praktik atau di swasta (rumah sakit swasta, red) itu memang diizinkan tapi di luar jam kerja,” jelasnya. Idealnya, lanjut dia, jam kerja di RSUD Gunung Jati sejak pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB. Di luar jam tersebut, dokter dibebaskan untuk bekerja di tempat lain. “Idealnya begitu. Tapi kan kadang malah berbalik. Rumah sakit gunung jati seolah jadi istri kedua, fokusnya yang di tempat lain,” katanya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie SE meminta, agar para dokter yang bekerja lebih dari satu tempat, untuk tetap memprioritaskan RSUD Gunung Jati. Meskipun sebenarnya hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Sebab, jelas akan berpengaruh pada kinerja dokter tersebut. “Karena biar bagaimana pun, waktu, energi dan pikiran mereka (dokter, red) terbagi,” tuturnya. Agar kinerja para dokter bisa maksimal, kata dia, inilah yang menjadi tugas manajemen. “Ini dikembalikan lagi pada manajemen rumah sakit, bagaimana harus dapat mengatur atau mengendalikan stafnya. Dalam hal ini dokter spesialis yang memang memiliki keahlian khusus. Jadi mungkin pendekatannya juga harus spesial,” tegasnya. Sementar itu, Ketua Komite Medik RSUD Gunung Jati, dr H Wizhar Syamsuri SpPD FINASIM mengaku, tidak mengetahui adanya kesepakatan jam kerja yang telah diatur dengan direktur. Dirinya hanya tahu apabila ada dokter yang praktik di tempat lain, biasanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta surat izin dari atasan dokter yang bersangkutan. “Soal merestui praktik pagi, Saya tidak tahu. Tapi bila ada yang praktik di tempat lain, biasanya IDI akan minta surat izin atasan,” ujarnya.   Struktural-Fungsional Makin Tak Akur CIREBON- Hubungan yang tidak harmonis antara pejabat struktural dan fungsional di RSUD Gunung Jati semakin terlihat. Pasalnya, sejak ramai pemberitaan terkait kedatangan dokter spesialis yang sering terlambat, sejumlah SMS yang menyudutkan sejumlah pihak, baik di lingkungan fungsional ataupun struktural bermunculan. Diduga, SMS ini berasal dari internal RSUD Gunung Jati sendiri. Misalnya saja, Rabu (2/1), mantan Wakil Wali kota Cirebon, Dr Agus Alwafier By MM mengirim SMS kepada wartawan koran ini. Dalam pesan singkatnya itu, Agus mengaku ditelepon oleh Dokter Spesialis Jantun RSUD Gunung Jati, dr Suhendi Wijaya SpJP. “Sepertinya ada ketidak transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ketua Koperasi dan direktur tak sinergis dalam mengambil kebijakan,” tulisnya. Sayangnya, Agus tidak mau menceritakan lebih lanjut terkait tudingan tidak transparannya manajemen Rumah Sakit dalam pengelolaan keuangan itu. Dia justru meminta wartawan koran ini untuk menanyakannya langsung pada Suhendi. Kamis, (3/1), lagi-lagi ada SMS Pembaca yang masuk. Namun kali ini yang disudutkan adalah kalangan dokter spesialis. SMS yang dikirimkan dari nomor 085295690XXX itu menjelaskan, dokter spesialis bekerja secara dijadwal dan juga bekerja di instansi swasta. Dalam SMS tersebut, secara tersirat digambarkan seolah dokter yang ada lebih memilih untuk bekerja di instansi swasta. “Jadi kinerja di RSU Gunung Jati hanya 30 persen,” tulis SMS itu. Di hari yang sama, sejumlah wartawan dari beberapa media juga kembali mendapatkan SMS kaleng. SMS yang dikirim oleh 087729903XXX itu memberi informasi bahwa izin operasional RSUD Gunung Jati sudah habis dan harus ditutup. Tindakan yang dilakukan RSUD Gunung Jati selama ini adalah illegal, karena selama satu tahun tidak memiliki izin. Diduga kuat, SMS-SMS tersebut dikirim oleh internal RSUD Gunung Jati. Anehnya, saat pengirim SMS itu dihubungi oleh wartawan koran ini, ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Untuk pengirim nomor 085295690XXX dalam kondisi aktif namun tidak ada jawaban. Tidak hanya lewat SMS, saat wartawan koran ini mengunjungi RSUD Gunung Jati, salah satu pegawai struktural pun mengkritisi kinerja para dokter atau pejabat fungsional yang ada. “Memang harus dibeginikan kalau kinerjanya mau pada bagus. Banyak dokter yang datang terlambat,” ujarnya. Sementara itu, Direktur RSUD Gunung Jati, drg Heru Purwanto MARS, membantah bila RSUD Gunung Jati tidak memiliki izin operasional. Dijelaskan, RSUD Gunung Jati yang berstatus sebagai rumah sakit umum daerah memiliki tugas untuk melayani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Untuk operasionalnya pun sudah tercantum dalam perda yang ada. “Sebagai rumah sakit pemerintah, operasional rumah sakit sudah ditetapkan lewat perda sebagai lembaga pemerintah,” jelasnya. Yang harus diurus saat ini, jelas Heru, adalah status RSUD Gunung Jati sebagai tipe B. Pasalnya, sekitar tahun 2008 lalu, dikeluarkan peraturan menteri kesehatan (permenkes) baru, yang di dalamnya terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. “Dulu memang sudah ditetapkan sebagai RS tipe b, tapi karena kemarin keluar permenkes baru, jadi ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan saat ini juga sedang kami laksanakan, dan sudah hampir 100 persen,” tukasnya. (kmg/abd)

Tags :
Kategori :

Terkait