JAKARTA - Kementerian BUMN tidak ikut pusing dengan kasus yang kini membelit Kementerian Pertanian. Sebab, BUMN sudah mulai melepaskan ketergantungan kepada kementan, terutama perusahaan-perusahaan BUMN di bidang pangan dan pertanian. Hal itu disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai peluncuran novel Surat Dahlan di lapangan IKADA Monas kemarin (10/2). Menurut dia, sejak awal kepemimpinannya dia menekankan kepada BUMN untuk mandiri dan tidak bergantung kepada institusi lainnya, termasuk kementerian pertanian. \"Saya sudah minta BUMN-BUMN pangan untuk tidak tergantung kepada tender-tender di Kementerian Pertanian,\" terangnya. Instruksi tersebut sudah diberlakukan sejak tahun lalu. Jauh sebelum kasus kartel sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahlan mengungkapkan, tahun lalu pihaknya sudah mencium adanya sejumlah praktik yang tidak sehat dalam tender-terder semacam itu, misalnya di bidang benih dan pupuk. \"Tapi waktu itu saya mencium. Mencium itu belum tentu ada (praktiknya, red),\" lanjut mantan Dirut PLN itu. Dalam pengamatannya, dalam sejumlah tender di bidang pangan terdapat beberapa gejala yang tidak sehat. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan gejala apa yang dimaksud. Karena alasan itulah, Dahlan meminta BUMN pangan tidak tergantung lagi pada Kementerian Pertanian. BUMN memiliki sejumlah perusahaan pangan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait juga dengan Kementerian Pertanian. Beberapa di antaranya Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Sriwidjaja, dan PT Garam. Terkait persoalan kartel daging itu, sempat berembus isu jika Dahlan diminta ikut menangani permasalahan tersebut. Saat ditanya kesiapannya untuk ikut menangani persoalan kartel daging, Dahlan hanya tersenyum. \"Saya menunggu instruksi pemerintah,\" katanya singkat. (byu)
Kategori :