CIREBON - Meski telah dibenahi, nyatanya trotoar di Kota Cirebon masih belum sepenunya tertata. Intip saja trotoar di Jalan Wahidin. Beberapa tanaman yang ditanam di median trotoar tersebut terlihat kering tak terawat. Muhammad (18) salah satu pengguna jalan menuturkan kondisi tanaman di median jalan tersebut terlihat kering tak terurus. Bahkan kerap mengganggu pengguna jalan. \"Kadang ada yang rantingnya sudah panjang dan mengganggu pejalan kaki yang lewat,\" tutur Muhammad, kepada Radar, Jumat (29/6). Didi (40), warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut juga sangat menyayangkan akan hal tersebut. Padahal menurutnya, trotoar sudah diperbaiki namun tanaman tidak terurus. \"Semestinya sebelum menanam dipertimbangkan dulu tanaman apa yang cocok ditanam di median trotoar,\" ungkapnya. Kondisi vegetasi di Kota Cirebon belakangan ini memang minim perawatan. Dengan cuaca yang cenderung kering, wajar bila banyak tanaman di median jalan kini mulai kering. Kondisi itu bukan pertama kali terjadi. Merger Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), rekonsiliasinya seperti tak kunjung tuntas. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Hanry David mengakui, ada kendala dalam perawatan baik dari sisi anggaran maupun kewenangan. Sejak DKP melebur ke DLH dan DPUPR, batas kewenangan dalam pengelolaan taman seringkali dirasa sumir. “Saya kira perlu kejelasan dalam rincian urusan yang tertuang dalam perwali. Perlu diperjelas fungsi tugasnya sehingga dasar hukum perawatan dan pemeliharaan taman ini jelas tugasnya,” ujar Hanry, kepada Radar, beberapa waktu lalu. Sejauh ini, keterbatasan BBM bagi operasional perawatan yang jadi kendala. Sebab secara armada, masih menggunakan personel maupun unit yang dulunya berada di DKP. Soal anggaran BBM ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga tim juga terbatas sekali untuk turun ke lapangan. “Buat BBM sekitar Rp30 juta. Padahal harusnya Rp300 juta,” katanya. Dana Rp30 juta tersebut sudah termasuk pemeliharaan dan perawatan, pembabatan serta inspeksi lainnya. Termasuk kendala lainnya ialah kondisi peralatan yang seadannya membuat gerak kerja DPUPR untuk perawatan pertamanan cukup sulit. Dengan kondisi peralatan yang sangat minimal, semua barang-barang dan alat-alat yang sudah tua, biaya pemeliharaannya saja Rp 15 juta per tahun. DPUPR saat ini berupaya membagi-bagi desk mana yang penting untuk didahulukan. Termasuk dengan pemangkasan rumput maupun pohon besar serta siram tanaman. Bila salah satunya dipilih, yang lainnya “ditinggalkan“ sejenak. “Pilihannya hanya dua. Ngerjain yang satu, yang lain harus ditinggal,” tukasnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, Bidang Bina Marga DPUPR Kota Cirebon telah mengajukan surat pemenuhan biaya BBM sekitar Rp288 juta kepada walikota, sekda, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). (apr)
Kategori :