Rapimnas Gulirkan Penggantian Anas

Undangan Disebar tanpa Paraf Ketua Umum JAKARTA - Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat besok (17/2) bakal penuh dinamika. Wacana penggantian Anas Urbaningrum sebagai ketua umum turut mengemuka. Rapimnas yang akan diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta itu, tidak hanya melibatkan jajaran pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah (DPD) setingkat provinsi, tapi juga seluruh dewan pimpinan cabang (DPC) setingkat kabupaten/kota. Agenda awalnya adalah rapat koordinasi sehubungan dengan upaya-upaya penyelamatan partai sebagai kelanjutan keputusan majelis tinggi di Cikeas pada 8 dan 10 Februari 2013. \"Kalau dalam forum (rapimnas, red) nanti itu ada penggantian ketua umum, maka alhamdulillah,\" ujar Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers kemarin (15/2). Menurut Ulil, forum rapimnas sekaligus menjadi forum mengganti ketua umum adalah sesuatu yang wajar dilakukan. \"Dalam kaidah Islam itu, ada kondisi darurat yang bahkan makan babi pun tidak masalah. Nah, partai ini sekarang dalam kondisi darurat,\" tegas mantan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) tersebut. Bersama sejumlah pengurus DPP, Ulil menegaskan bahwa kondisi partai saat ini mirip kapal yang nyaris tenggelam. Hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu terakhir yang menunjukkan kemerosotan dukungan terhadap Demokrat, menurut dia, adalah angka psikologis yang tidak boleh diabaikan. \"Apakah kami panik? Iya, kami panik, dan itu wajar. Justru kalau ada kader yang tidak panik, malah itu yang perlu dipertanyakan,\" tandas Ulil. Menurut dia, penggantian ketua umum sepatutnya tidak perlu lagi memperhatikan status hukum Anas. Yang penting, saat ini sesegera mungkin dilakukan upaya-upaya nyata untuk menyelamatkan partai. \"Apakah tersangka atau tidak itu tidak penting lagi. Demokrat tidak boleh tersandera kasus hukum ketua umum (Anas, red), sekarang ini darurat,\" imbuhnya. Ulil yakin seluruh pimpinan daerah akan bulat mendukung jika majelis tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono benar memutuskan untuk mengganti ketua umum di forum rapimnas. Itu setidaknya telah tergambar dari kesediaan 33 DPD seluruh Indonesia dan hampir semua pimpinan DPC menandatangani pakta integritas. \"Sekarang ini adalah the best moment. Di Demokrat sekarang yang ada hanyalah faksi SBY. Itu saja dan tidak ada yang lain,\" tegas Ulil. Disinggung soal potensi terulangnya konflik Muhaimin Iskandar dan Gus Dur di PKB pada 2008 di Demokrat saat ini, dia membantah. Menurut Ulil, kondisi SBY dan Gus Dur berbeda. \"Saya yakin hal itu tidak akan terjadi. Secara pribadi, saya ini sangat hormat terhadap Mas Anas, tapi (penggantian, red) ini adalah kebutuhan partai,\" tandasnya. Selain Ulil, acara jumpa pers itu diikuti beberapa kader muda Demokrat lainnya. Yakni, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris Departemen Hukum dan HAM Rachland Nashidik, dan Sekretaris Departemen Ekonomi Husni Thamrin.Soal dorongan penggantian ketua umum, Rachland mengungkapkan bahwa itu bukan tujuan. Upaya penyelamatan partai harus tetap dikedepankan. \"Namun demikian, penggantian (ketua umum, red) juga tidak boleh dijadikan sesuatu yang tabu,\" ucapnya. Menurut Rachland, suka atau tidak suka Demokrat yang sudah telanjur menjadi partai besar merupakan salah satu aset nasional yang juga harus dijaga. Di antaranya, terkait dengan perlunya saluran politik untuk memunculkan figur-figur pemimpin nasional alternatif pada 2014. \"Jadi, kami merasa perlu mengingatkan kalau penyelamatan ini bukan semata-mata kepentingan pribadi atau posisi, tapi juga untuk kepentingan nasional,\" tandas mantan direktur eksekutif Imparsial itu. Di bagian lain, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, kehadirannya bersama sejumlah kader muda Demokrat yang lain menunjukkan bahwa pembersihan partai tidak hanya muncul dan didukung kader-kader senior. \"Ini adalah komitmen bersama, bukan hanya barisan-barisan para senior, tapi juga dari kami yang muda-muda,\" tegas putra Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tersebut. Sementara itu, kemarin surat undangan pelaksanaan rapimnas sudah diedarkan ke pengurus-pengurus daerah di seluruh Indonesia. Di undangan tersebut, Anas yang masih menjabat ketua umum tidak lagi membubuhkan tanda tangan. Sebagai gantinya adalah Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok menyatakan, memang sudah sepatutnya Anas tidak ikut menandatangani undangan rapimnas tersebut. Itu berkaitan dengan keputusan yang diambil dalam rapat majelis tinggi di Cikeas 8 Februari. Yakni, wewenang dan tanggung jawab strategis partai sementara diambil alih oleh majelis tinggi. Anas sebagai ketua umum dipersilakan untuk lebih berkonsentrasi pada masalah hukumnya terlebih dulu. \"Jadi, nggak ada soal,\" kata Mubarok. Mengenai dorongan Ulil tentang penghentian Anas sebagai ketua umum di forum rapimnas, dia memiliki pandangan lain. Yang bisa menjadi pintu untuk mengganti mantan ketua umum PB HMI itu hanyalah status tersangka. \"Ulil itu nggak ngerti, dia analisa saja, kecuali begitu Anas tersangka, baru enggak ada masalah. Tapi, sebelum itu Pak SBY sudah jelaskan kalau Anas tetap ketua umum,\" katanya. GELAR PERKARA ANAS TETAP SENIN DEPAN Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan gelar perkara untuk menentukan status hukum Anas Urbaningrum bakal digelar awal pekan depan. Kemarin sempat muncul rencana gelar perkara bakal dipercepat, karena Ketua KPK Abraham Samad sudah kembali dari Auckland, Selandia Baru. \"Gelar perkara tetap pekan depan,\" kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, kemarin. Gelar perkara yang bakal digelar awal pekan depan, bakal menentukan peningkatan status penyelidikan dugaan aliran dana ke penyelenggara negara dari proyek pembangunan sport center Hambalang. Jika gelar perkara menetapkan untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, Anas akan ditetapkan menjadi tersangka. Johan menegaskan gelar perkara yang dilakukan tidak terpengaruh oleh kisruh yang tengah terjadi di internal Partai Demokrat. Gelar perkara yang dilakukan pada Senin, juga tidak dimaksudkan untuk menunggu Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta akhir pekan ini. \"KPK tidak terpengaruh oleh agenda politik. Jika ada jadwal acara partai politik tertentu yang bersamaan dengan proses hukum di KPK, itu tidak ada hubungannya,\" ujar Johan. Hingga tadi malam, pimpinan KPK juga masih mendengarkan laporan dari tim khusus di Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang mengusut bocornya draf surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas nama Anas. \"Mungkin nanti hasilnya akan diumumkan Senin,\" kata Johan. Tim khusus akan menentukan apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses pengajuan draf sprindik yang bocor ke publik bersamaan dengan kisruh di internal Partai Demokrat tersebut. Status hukum Anas ditentukan dalam penyelidikan tentang adanya dugaan aliran dana kepada penyelenggara negara dari proyek pembangunan sport center Hambalang. Di penyelidikan tersebut, Anas terseret dugaan penerimaan mobil Toyota Harrier, yang dananya diduga dari PT Adhi Karya Tbk, perusahaan negara yang memenangi tender proyek Hambalang. Mobil yang dibeli pada 12 September 2009 tersebut dibeli dari diler PT Duta Motor, Pecenongan, Jakarta Pusat. Nilai pembeliannya Rp670 juta. Pembelian dilakukan dengan cek senilai Rp520 juta, sedangkan sisanya dilunasi dengan cek. KPK saat ini juga sudah menyidik kasus korupsi dalam proses pengadaan, dengan tersangka mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Dalam proses itu, nama Anas terseret dugaan mengintervensi proses sertifikasi lahan Hambalang. Ignatius Mulyono mengaku pernah diperintah Anas untuk menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kala itu, Joyo Winoto, untuk membereskan sertifikat tanah Hambalang. Ignatius adalah anggota Fraksi Partai Demokrat di komisi pemerintahan DPR yang merupakan mitra kerja BPN. Berdasarkan informasi, seluruh pimpinan sudah sepakat Anas bisa dijerat untuk kasus Harrier. Namun beberapa pimpinan masih ingin mengaitkan penerimaan Harrier sebagai bagian dari dugaan megakorupsi dalam proyek di Kemenpora tersebut. (dyn/c10/agm/sof)