Akhiri Konflik demi Hindari Sanksi FIFA JAKARTA - Karut-marut persepakbolaan nasional menemui titik terang. Dua kubu yang berseteru, yakni PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang kemudian mengklaim sebagai PSSI KLB Ancol versi La Nyalla Mattalitti, bersepakat untuk melaksanakan kongres pada 17 Maret nanti di Jakarta. Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tadi malam. Acara tersebut dimediasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo serta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo. Keputusan menggelar kongres tersebut merupakan upaya untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA (federasi sepak bola internasional). Untuk menjamin tidak adanya lagi pengingkaran, kesepakatan itu ditandatangani Roy Suryo, Rita Subowo, Djohar Arifin, dan La Nyalla. Roy mengungkapkan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima surat dari FIFA per 13 Februari lalu. Kedua pihak bersepakat menerima isi surat setelah Menpora menerjemahkan surat itu dengan penerjemah bersertifikat, sehingga tidak ada perbedaan interpretasi. \"Setelah menerima surat, Menpora bergerak dan memanggil dua pihak untuk menyepakati empat poin dalam surat dari FIFA. Kami pun bersepakat untuk menggelar kongres pada 17 Maret di Jakarta,\" kata Roy. Dia menyadari, ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah dan dengan sadar dijalankan PSSI. Pelanggaran itu terkait dengan aturan dalam pasal 29 poin 3 statuta PSSI yang menjelaskan bahwa pemanggilan resmi kongres harus diberitahukan selambat-lambatnya empat minggu sebelum hari kongres. Nah, dengan baru diumumkan kemarin, berarti kongres kurang dari empat minggu lagi dilaksanakan. \"Untuk menyukseskan kongres, ada hal yang dilanggar dan itu sudah disepakati. Kemenpora sadar betul, ini ada prosedur darurat. Dua pihak menyepakati karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya,\" tutur Roy. Kemenpora akan membentuk tim verifikasi. Tim itu terdiri atas perwakilan PSSI, KPSI, dan KOI. Tim itu juga yang nanti bertindak sebagai pelaksana kongres. Untuk persiapan kongres, PSSI segera membuat timetable atau penjadwalan. Mengenai apa yang akan dibicarakan di kongres, kedua pihak sepakat bahwa agenda akan sesuai dengan empat poin dalam surat FIFA 13 Februari. \"Dua hari dari sekarang, 20 Februari, Pak Djohar akan menyerahkan langkah lanjut timetable kepada Menpora,\" kata Roy. Empat poin itu adalah penyatuan liga, revisi statuta, pengembalian empat anggota executive committee (exco) yang dipecat, dan peserta kongres berdasar voter KLB Solo 2011. Empat anggota exco yang dipecat adalah La Nyalla, Erwin Dwi Budiawan, Tony Apriliani, dan Robertho Rouw. Jika kongres tersebut selesai digelar dengan sukses, tegas Roy, tidak akan ada lagi organisasi lain, selain PSSI. Dengan kata lain, secara otomatis PSSI versi Nyalla cs akan bubar. \"Harus selesai karena ada sanksi yang menanti. Kalau kongres selesai dengan sukses, KPSI atau organisasi yang dipimpin Pak Nyalla bubar,\" tegas politikus Partai Demokrat itu. Nah, yang berpotensi menimbulkan masalah adalah poin keempat perintah FIFA. Yakni, kongres harus digelar dengan menggunakan voter KLB PSSI Solo pada Juli 2011. Poin itu menjadi perdebatan. PSSI menganggap voter Solo adalah lembaga yang mengikuti kongres, bukan orang yang mewakili lembaga di kongres tersebut. Di sisi lain, KPSI menganggap voter Solo adalah voter yang sesuai dengan nama yang datang di KLB 2011. Untuk menghindari perbedaan itu, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan tersebut ke FIFA. Karena itu, Kemenpora akan mengirim surat untuk meminta penjelasan kepada AFC (konfederasi sepak bola Asia) dan FIFA mengenai siapa voter Solo itu. \"Kami akan melakukan komunikasi dan berkirim surat ke AFC dan FIFA. Kedua pihak sudah sepakat,\" kata Roy. Kesepakatan itu disambut baik Djohar. Dia menegaskan bahwa PSSI ingin mengambil langkah terbaik demi Merah Putih. Nah, kongres menjadi satu-satunya jalan keluar sesuai dengan instruksi FIFA. \"Untuk voter, kami akan mengikuti saran AFC dan FIFA. Kami menunggu penjelasan dari mereka,\" terang dia. Menurut Djohar, kongres yang digelar bersifat biasa, bukan kongres luar biasa. Nyalla berpendapat sama. Dia menyebut, satu-satunya jalan agar Indonesia terhindar dari sanksi FIFA adalah menggelar kongres. Karena itu, persoalan voter Solo yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi diserahkan kepada FIFA. \"Pemerintah nanti berkirim surat ke FIFA. Biar FIFA yang menjelaskan siapa itu voter Solo,\" katanya. Meski begitu, Nyalla tetap ngotot memaksakan pendapat soal voter Solo. \"Voter Solo ya orangnya, bukan lembaganya. Kalau masa bakti habis, wajar, tapi kalau dipecat atau karteker tidak wajar. Karena yang dipecat Djohar tidak berlaku,\" tegasnya. (aam/c11/ca)
Kategori :