Sehari Jelang Pensiun, Jajat Pantau Pelebaran Jalur Selatan Kuningan

KUNINGAN - Tuntas sudah pengabdian Jajat Sudrajat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuningan. Mulai 1 Agustus 2018, pria yang dikenal pekerja keras itu purnabakti dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meski hanya satu hari menjelang purnatugas, namun suami dari Titin Suhartini tetap menjalankan aktivitas. Dia masih turun ke lapangan bersama pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR). Lokasi yang dituju yakni Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak. Desa itu berada di perbatasan Kabupaten Kuningan-Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (31/9). Ajat bersama Sekretaris DPUPR Udit Rukdi Wijaya, Kabid Bina Marga Apep Kusmara dan Kabid Teknik Athoni memantau langsung pengerjaan pelebaran jalan di Desa Mandapajaya. Ajat berambisi membuka perekonomian masyarakat di wilayah selatan Kuningan. Bupati Acep Purnama juga sangat menginginkan agar jalan dari Cipasung hingga Mandalajaya bisa dilalui bus besar. Ajat mengatakan, selama dirinya menjabat sekitar 19 bulan, ruas jalur Kuningan selatan ini terus dilakukan perbaikan. “Jalan dari Cipasung hingga Kecamatan Subang bisa dibilang mulus. Kemudian dari Pamulihan menuju Desa Mandapajaya kini sedang dalam pengerjaan dan pelebaran jalan,” beber Ajat saat melakukan peninjauan. Ruas jalan yang dilebarkan, kata dia, sepanjang 9 kilometer. Lebarnya antara 5-6 meter. Awalnya hanya memiliki lebar 3 meter sehingga jika ada kendaraan dari arah berlawanan, salah satunya terpaksa harus menepi. Bahkan jalan yang dibangun menembuskan Desa Mandapajaya ke Cilacap Jateng itu dibiayai penuh APBN. “Saya sangat terharu dengan kerelaan masyarakat setempat yang menghibahkan tanahnya untuk pelebaran jalan. Benar-benar membuat saya tak mampu menitikkan air mata. Masyarakat hanya ingin jalan yang melintas di desanya lebar dan kendaraan besar bisa melintas. Itu berarti ekonomi masyarakat akan terangkat,” katanya diamini Kabid Bina Marga, Apep Kusmara. Untuk pelebaran jalan lingkar selatan itu, kata dia, dialokasikan sebesar Rp 16 miliar dari APBN. Jika jalan lingkar selatan ini rampung, diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kemudian investor pariwasata datang menanamkan modalnya. Yang nanti akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat di sekitar. “Kalau jalan ini sudah lebar dan mulus, pertumbuhan ekonomi akan nampak dan terjadi interaksi perekonomian antar daerah. Kemudian wisatawan akan datang ke daerah karena tiga hal. Yaitu alam, budaya, dan infrastruktur. Jika infrastruktur baik, insya Allah pasti banyak yang datang. Jika ketiganya sinergis, maka wilayah selatan bisa maju, karena selama ini ketinggalan,” kata Ajat. Kemudian prestasi lainnya, Ajat menyebutkan bahwa dirinya bisa menorehkan anggaran pemerintah pusat untuk jalan lingkar timur dari Sampora–Ancaran. Sejak menjabat kepala DPUPR, dirinya berhasil meraih anggaran sebesar Rp 130 miliar untuk menuntaskan pengerjaan jalan dari Gara Tengah hingga Ancaran. “Jalan Sampora-Ancaran dengan panjang 13 kilometer itu sudah 10 tahun belum juga selesai. Tapi alhamdulilah saya berjuang bersama, dan mendapat anggaran Rp130 miliar dari pemerintah pusat dan tahun 2019 bisa selesai pengerjaannya. Jika jalan tersebut selesai, maka jalur utama Kuningan–Cirebon bisa terurai kemacetannya, karena jalan lingkar timur sudah difungsikan pada Lebaran tahun 2019,” jabarnya. Program lainnya yang berjalan, sambung Ajat, adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Gerbang Simas, yang dulunya dikenal dengan pemeliharaan jalan bersama masyarakat (PJBM). Dengan program itu irigasi di Kabupaten Kuningan bisa tercapai. “Untuk bisa memenuhi kebutuhan pengairan 28.000 hektare sawah mengandalkan dari 67 daerah irigasi. Melalui pemberdayaan itu sarana saluran irigasi bisa diperbaiki. Pemerintah menyediakan semen dan petani melalui kelompok mitra cai melaksanakan kegiatan dengan masyarakat dan alhamdulilah irigasi bocor bisa teratasi, termasuk jalan dan jembatan,” kata Ajat. Ajat juga berpesan kepada penggantinya agar melanjutkan. Hal yang penting sinergitas internal tetap baik, dan hubungan dengan pemerintah pusat tetap dibangun. “Kalau membangun hanya mengandalkan APBD yang dimiliki Kabupaten Kuningan, sangat berat. Karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kebijakan baik di provinsi maupun pusat dengan baik,” imbuh dia. (ags)