Kasihan, Honor PPK-PPS di Indramayu Belum Cair

INDRAMAYU–Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas pada Pemilu 2019 lagi merana. Pasalnya, sudah 3 bulan ini sebagian besar mereka belum juga menerima gaji alias honor. Para pejuang suksesnya pesta demokrasi itu akhirnya menahan diri untuk berbelanja kebutuhan menjelang hari raya Idul Adha karena haknya belum dipenuhi. “Iya, lagi pada merana. Honor tiga bulan belum cair,” keluh Ketua PPK Patrol Kardana MPd kepada Radar Indramayu. Dia tak menampik, keterlambatan honor membuat PPK dan PPS kelimpungan. Karena mayoritas mereka sangat mengandalkan honorium sebagai penyelenggara Pemilu agar dapur rumah tetap ngebul. Supaya anak dan istri mereka tak lagi uring-uringan ketika mereka mesti keluar malam untuk mengikuti rapat-rapat pelaksanaan tahapan Pemilu. Tak hanya keluarga, sekretariat PPK dan PPS juga terpaksa berutang kepada pihak ketiga untuk membiayai pelaksanaan rapat-rapat. “Kita sudah tiga kali rapat pleno DPS, DPSHP sama DPSHP akhir. Biaya makan minum sama ATK terpaksa utang dulu. Kalau gak begitu, gak bisa jalan,” ungkapnya. Kardana pun mengaku tak habis pikir kenapa sampai terjadi keterlambatan pencairan honor. Sebab pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, tak pernah terjadi kondisi demikian. “Kemarin waktu Pilgub paling telat sebulan. Setiap tanggal 15-20 sudah cair, nah ini sudah tiga bulan dari Mei, Juni dan Juli belum ada kabar beritanya,” kata dia. Dari informasi yang diterimanya, keterlambatan honor disebabkan adanya perubahan aturan terutama soal anggaran. Dari sebelumnya waktu Pilgub menjadi kewenangan provinsi namun saat Pemilu 2019 merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan bisa segera cair. Kami khawatir, semangat teman-teman PPK dan PPS jadi kendor untuk suksesnya Pemilu 2019 ini,” harapnya. Ketua PPS Desa Limpas, Rudi Hartono membenarkan kondisi tersebut. Dia juga turut mencemaskan kinerja anggotanya bakal melorot gara-gara honor tidak segera diterima. “Waktu tuntas Pilgub sebenarnya banyak yang pengen mundur. Kan ruwed tuh, apalagi di Pileg sama Pilpres pasti lebih mumet lagi. Tapi karena ada kenaikan honor di Pemilu 2019, mereka memilih lanjut,” terang dia. Honor pada Pemilu 2019, sebut dia mengalami kenaikan kendati tidak besar yakni Rp900 ribu untuk Ketua PPS dan Rp850 ribu bagi anggota. Sedangkan pada Pilgub Jabar lalu, honornya hanya sebesar Rp720 ribu dan anggota Rp680 ribu. “Ya sebenarnya sih kurang ideal honor segitu. Pengennya setara UMR dan lancar. Jangan sudah kecil, malah kesendat-sendat begini,” pungkasnya. (kho)