JAKARTA-Baru-baru ini, Ketua Harian Satgas Saber Pungli Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno membeberkan hasil temuan mereka dalam rapat koordinasi di Kejaksaan Agung, Jakarta. Dari hasil temuan selama periode 2016-2018, instansi yang paling banyak kasus pungli adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan polri. Setidaknya, dari dua instansi tersebut, ada 36.000 aduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut berasal dari pesan pendek, website, surat elektronik, hingga laporan langsung. Dari jumlah tersebut, 50 persen terkait dengan persoalan pelayanan masyarakat dan 20 persen terkait masalah perizinan. Jika dirinci, ada sekitar 13.000 aduan masyarakat yang tidak dapat ditangani. Sedangkan 12.000 lainnya saat ini sedang dalam proses ditindak lanjut, dan 1.393 perkara sudah melalui proses ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk skala provinsi sendiri, berdasarkan data dari tim Saber Pungli, yang paling banyak aduan adalah Jawa Barat, disusul Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara. Dari hasil operasi tangkap tangan di tingkat provinsi, sampai saat ini berjumlah 7.439 kasus. Menanggapi hal tersebut, Kemendagri membantah jika pihaknya yang paling banyak terlibat kasus pungli. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN). Menurut Bahtiar, data yang disajikan oleh tim Saber Pungli bukan seluruhnya dari Kemendagri. Tetapi dari pemerintah daerah. Kata Bahtiar, Kemendagri sebagai Wakil Ketua I Satgas Saber Pungli Nasional tentu memegang komitmen dalam pemberantasan pungli di lingkungan pemda. \"Data Kemendagri yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Kemendagri sebagai wakil ketua berkomitmen untk memberantas pungli di lingkungan pemda. Itu data yang dimaksud adalah data pemerintah daerah,\" tegas Bahtiar. (hrm/fin)
Kategori :