JAKARTA- Siapa pun yang diduga mengetahui, melihat atau mendengar kasus suap terkait perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi, akan dipanggil dan diperiksa. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Gedung KPK, Jumat (19/10). Proses pemanggilan tersebut, dijelaskan Febri, tentu berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK. Dan, pemanggilan itu tidak menutup kemungkinan ditujukan ke Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady. “Siapa saja yang relevan dan terkait kasus ini (suap Meikarta) mungkin akan diperiksa penyidik,” kata Febri. Ia menambahkan, penentuan relevan atau tidak akan bergantung terhadap jumlah bukti yang telah dikantongi KPK. “Sabar, semuanya akan diberitahu siapa-siapa saja yang akan dipanggil nanti,” katanya. (Baca: Setelah OTT, KPK Tetapkan Bupati Bekasi-Bos Lippo Group Tersangka) Lanjut Febri, kasus ini tentu melibatkan banyak pihak. Di antaranya para pejabat di Pemkab Bekasi maupun pihak swasta yang terkait. “Bisa saja pihak tersebut dari pemerintah kabupaten atau dari pihak Lippo dengan jabatan resmi ataupun yang masih terkait dengan Lippo atau pihak swasta yang lain. Kalau itu relevan maka tentu akan kami panggil sebagai saksi,” ujarnya. Disebutkan, dalam proses penggeledahan di beberapa tempat termasuk rumah James Riady, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen perizinan terkait kasus suap Meikarta. Tapi Febri tidak mau menjelaskan secara rinci dokumen apa saja yang disita. “Dari sejumlah lokasi itu, selain dokumen perizinan, barang bukti elektronik dan kontrak, KPK juga menyita dokumen perencanaan proyek Meikarta,” terangnya. (Baca: Jalan Rahasia Suap Izin Proyek Meikarta) (Baca: Kasus Meikarta, KPK Dalami Peran Pihak Lain) Diketahui, 12 lokasi yang digeledah KPK adalah Kantor Lippo Cikarang, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di Hotel Antero Cikarang, rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kantor PT Lippo Karawaci Tbk di Menara Matahari, Tangerang, rumah CEO Lippo Group James Riady dan Apartemen Trivium Terrace. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. (NAL/FIN)
Kategori :