JAKARTA-Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sunjaya Purwadisatra, mau tak mau akan “menyeret” para pejabat dan pengusaha ke gedung KPK. Setidaknya diperiksa sebagai saksi. Hal itu diakui Jubir KPK Febri Diansyah. Menurut Febri, KPK akan mengusut asal muasal duit yang diduga diterima Sunjaya. “Terutama terkait transaksi transfer sekitar Rp6,4 miliar. Itu dikenakan pasal gratifikasi. Karena diduga penerimaan-penerimaan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nanti akan ditelusuri dan dirinci lebih lanjut mana yang fee proyek dan mana yang pengisian jabatan,” kata Febri kepada wartawan di gedung KPK. Penelusuran sendiri bakal dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. Seperti pejabat Pemkab Cirebon dan para pengusaha yang mengerjakan proyek di Kabupaten Cirebon. “Ya penyidikan nanti akan melakukan pemeriksaan pejabat-pejabat yang dilantik maupun pengusaha-pengusaha yang punya proyek di Cirebon,\" tandas Febri. Sementara itu, KPK menerima pengembalian uang dari sejumlah pihak yang terkait dengan OTT Bupati Sunjaya Purwadisastra. Uang yang dikembalikan sebesar Rp200 juta. Hal itu diakui Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Tapi Febry enggan mengungkap siapa orang yang mengembalikan uang tersebut. “Ada tambahan pengembalian uang lebih dari Rp200 juta terkait OTT Cirebon,” kata Febri. Dalam kasus OTT Bupati Cirebon ada hal menarik yang terjadi. Sunjaya ternyata sempat menelepon Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memproses pergantian sejumlah pejabat. “Jujur, saya curiga. Sudah 3-5 hari terakhir, Pak Bupati telepon saya terus. Dia minta izin saya untuk mengganti beberapa SPKD dia. Saya saat itu masih dalam kesibukan, makanya belum saya terima,\" kata Mendagri kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/10). Dengan permintaan itu, Tjahjo menyarankan kepada Sunjaya agar mengikuti ketentuan peraturan yang ada jika ingin mengganti kepala dinas, yakni melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. “Dulu yang menentukan Mendagri. Tapi sekarang, saya serahkan kepada gubernur, karena yang mengetahui SDM kan gubernur. Mendagri jadinya hanya teken SK saja, sudah enggak mikir siapa orangnya lagi,” jelas Tjahjo. Usai terjaring OTT oleh KPK, politisi PDIP itu berkeyakinan jika permintaan Sunjaya lewat telepon itu ada kaitan kuat dengan kasus yang saat ini ditangani oleh KPK. Dalam OTT itu, Sunjaya tak sendirian. Ada juga orang yang ikut diamankan oleh KPK. (RBA/FIN)
Kategori :