JAKARTA-Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai KPK cepat atau lambat pasti akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. “Tentu KPK akan mengembangkan kepada pelaku-pelaku yang turut berperan dalam kasus ini,” ujar Donal. Dirinya pun berharap KPK bisa mengungkap kasus ini secara jelas. Serta, sambungnya, dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam dugaan suap. “Tentu kita berharap seluruh pihak yang terlibat diungkap dan diproses hukum,” tegasnya. Sementara terkait upeti mutasi, sejumlah sumber koran ini mengatakan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Rekening yang ditemukan di rumah sang ajudan, bahkan disebut-sebut sebagai rekening untuk setor upeti mutasi dan upeti bulanan. Sebelumnya, pada Kamis lalu (24/10), Radar Cirebon pernah mewawancarai Kadishub Kabupaten Cirebon Abraham Mohammad. Ia buka suara terkait OTT yang dilakukan oleh KPK. Kata Abraham, penangkapan tersebut merupakan puncak gunung es yang akhirnya muncul ke permukaan. Hal tersebut harus dijadikan evaluasi dan otokritik untuk membangun dan menciptakan pemerintahan yang bersih ke depannya. Pasalnya, apa yang terjadi sat ini merupakan pukulan yang sangat telak dan fatal untuk Pemkab Cirebon. “Pertama tentu saya ingin menyampaikan keprihatinan saya atas peristiwa ini, baik sebagai aparatur maupun sebagai warga Kabupaten Cirebon. Tentu harapan kita semua kasus ini bisa menjadi pelajaran dan titik balik agar pemerintahan ke depan lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Abraham. Dijelaskan, penangkapan ini tentu sebagai otokritik bagi semua pihak, terutama bagi tim baperjakat atau pengambil kebijakan dalam hal mutasi dan rotasi jabatan. Diakui, apa yang saat ini terjadi di Kabupaten Cirebon bukan tidak mungkin bisa juga terjadi di wilayah lain. Terlebih masih banyak daerah yang belum menerapkan dan menjalankan kebijakan terkait ketentuan mutasi dan rotasi sesuai aturan yang seharusnya. “Tidak perlu saya sampaikan jual beli jabatan ada atau tidak di Kabupaten Cirebon. Apa yang dilakukan KPK hari ini tentu menjadi bukti sahih yang tidak terbantahkan. Namanya KPK itu tidak main-main atau coba-coba. Kita pakai azas praduga tak bersalah. Namun ada tiga komponen. Yakni ada bukti, ada saksi, baru pengakuan. Dan ini saya rasa sudah terpenuhi,” imbuhnya. Yang ia tahu, jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon untuk bermacam-macam posisi. Dari mulai posisi kepala sekolah, kepala puskesmas, camat, kadis, dan lain-lain. Hal tersbeut pun sudah menjadi rahasia umum dan siapapun yang menginginkan jabatan tertentu harus siap dengan konsekuensinya. “Tapi saya tidak mau ikut aturan begitu. Saya bekerja sesuai dengan kemampuan. Kalau pimpinan percaya dan menganggap kerja saya, ya silakan dipakai. Kalau tidak, ya tidak masalah. Saya tidak mau ikut sistem seperti itu,” jelasnya. Abraham mengaku sempat diancam akan dimutasi menjadi staf ahli jika tidak menyetorkan sejumlah uang yang nilainya cukup fantastis. Terlebih saat pilkada kemarin, ia tidak memihak. “Saya mau profesional sesuai dengan aturan. Tapi saya begini diancam. Katanya tidak berpihak dan akan di-staf ahlikan. Saya tidak takut, saya akan lawan karena saya yakin apa yang saya lakukan benar. Bahkan pernah ada yang ngomong ke saya kalau masih mau duduk di kursi kadis harus setor uang. Saya tidak mau,” katanya. Di akhir pembicaraan, Abraham menyampaikan pil pahit berupa OTT KPK ini harus ditelan. Setelah itu hal tersebut harus dijadikan obat untuk bangkit kembali memberikan pelayanan pada masyarakat. “Ini harus jadi yang terkahir. Setelah ini tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini. Biar Pak Sunjaya menghadapi prosesnya di KPK. Semoga dikuatkan dan keluarganya diberi kesabaran. Apapun bentuknya, beliau pernah jadi pimpinan kita,” pungkas Abraham. (den/dri/riz/fin)
Kategori :