CIREBON-Para PNS di lingkup Pemkab Cirebon terus buka suara. Terutama mereka yang selama ini merasa dizalimi oleh Sunjaya Purwadisastra. Kamis (1/11) sejumlah PNS pun berani melakukan demo di area publik sekaligus audiensi dengan DPRD. Pantauan Radar Cirebon, para PNS secara bergantian melakukan orasi di depan kantor bupati dan gedung DPRD di Sumber, Kamis (1/11). Salah satunya Sekretaris Camat Babakan, H Juju Hermanto. Ia menyampaikan, semua PNS di lingkungan Kabupaten Cirebon dizalimi oleh Sunjaya. Namun, sambungnya, hanya beberapa PNS saja yang berani menyuarakan kesalahan Sunjaya. “Ini fakta,\" tegas Juju dalam orasinya di depan kantor bupati. Menurutnya, selama kepemimpinan Sunjaya, ia sudah 13 kali dimutasi dan rotasi jabatan. Alasan mutasi, lanjut Juju, bukan dilihat dari kapasitas dan kapabilitas PNS. Perbedaan politik dan uang suap menjadi dasar acuan pergeseran jabatan. “Kerja model apa ini? Baru saja duduk empat bulan, sudah dimutasi kembali. Kacau pemerintahan sekarang ini,” teriak Juju dengan alat pengeras suara. Juju mengatakan, tertangkapnya Sunjaya oleh KPK karena Allah tidak ridha bumi Cirebon dirusak. Oleh karena itu, secara hati nurani, ia pun terpanggil untuk melakukan orasi. “Gasar-geser jabatan itu karena faktor duit. Saya menjadi korban karena tidak pernah bayar (suap Sunjaya, red). Padahal rotasi dan mutasi jabatan itu idealnya 2 tahun sekali sesuai kompetensi PNS. Kasus Sunjaya harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah mendatang,” tandasnya. Senada disampaikan Sekretaris Camat Panguragan, Iim Rohiman. Menurutnya, pemimpin yang dzalim kini dibui KPK. Ia menjelaskan, perjuangan PNS tak terhenti setelah Sunjaya di-OTT KPK. “Kalau ASN profesional, visioner, saya yakin Cirebon maju. Kasus Sunjaya harus dijadikan titik balik perbaikan Pemerintahan Kabupaten Cirebon,” imbuhnya. Kepala Dishub Kabupaten Cirebon Abraham Mohamad juga ikut menyampaikan orasinya di depan kantor DPRD. Dia mengapresiasi kinerja KPK yang telah menangkap Sunjaya atas dugaan kasus jual beli jabatan, fee proyek, dan perizinan. Selama Sunjaya memimpin, kata Abraham, kondisi birokrasi menjadi kacau. Ia pun meminta para PNS tak takut menyuarakan kebenaran. “Sunjaya mendzalimi banyak orang. Praktik jual beli jabatan hingga seringnya mutasi menjadi hal biasa dilakukan. Akhirnya Sunjaya tertangkap KPK,” paparnya. Abraham menuturkan, PNS sering kali dipermainkan oleh kepala daerah. Maka ke depan, ia berharap pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat. \"Bagi calon bupati yang akan duduk nanti, kasus Sunjaya ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai kepemimpinan model Sunjaya ditiru,” tegasnya. Di lokasi yang sama, pensiunan birokrat Dadang Tresnayadi pun angkat bicara. Selain itu, Sekretaris Camat Sedong, Wisono, dan mantan pejabat di Inspektorat Ali Mughayat. Setelah orasi, mereka melakukan audiensi di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Audiensi itu diterima Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH. Mustofa sendiri mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. OTT Sunjaya oleh KPK, kata Mustofa, membuat para PNS down. \"Tidak hanya itu, PNS juga banyak yang tertekan di masa kepemimpinan Sunjaya. Dan KPK sudah melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon,” ucapnya. Sementara itu, terkait ditemukannya bukti buku sakti, pria yang akrab disapa Jimus itu mengatakan tak menutup kemungkinan bisa menyeret PNS yang ikut promosi jabatan. “Bisa jadi itu, buku sakti catatan para PNS yang promosi atau mutasi itu bayarnya setelah mutasi digelar,\" katanya. Dia menegaskan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan mutu kerja dan profesionalisme PNS, maka semua pejabat harus dikembalikan sesuai dengan basic keilmuannya. “Yang tadinya tenaga kesehatan ada di pemerintahan, ya dikembalikan ke kesehatan. Pendidikan di pemerintahan, ya dikembalikan ke pendidikan. Yang orang teknis, ya dikembalikan ke dinas teknis,\" tegasnya. Ia menginginkan penempatan pejabat harus profesional dan proporsional. “Regulasinya seperti apa, silakan sekda konsultasikan ke mendagri. Buat regulasi yang benar sehingga tidak ada celah untuk KKN. Saya sampaikan ke sekda untuk komunikasikan dengan kemendagri,” ucapnya. Jimus mengaku, dirinya banyak mendapatkan keluhan mengenai penempatan pejabat yang tidak sesuai proporsi. “Saya berbicara seperti ini karena mendengar banyak yang tidak sesuai. Saya tidak berbicara mutasi, tapi bagaimana sesuai aturan,” pungkasnya. (sam)
Kategori :