MAJALENGKA - Administrasi kependudukan (Adminduk) seperti KTP dan kartu keluarga (KK) menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat yang ada di sejumlah daerah, tak terkecuali Kabupaten Majalengka. Bahkan, Bupati Majalengka Karna Sobahi mencatat bahawa masyarakat banyak yang usul tentang E-KTP dan KK agar tidak dipersulit. “Selama kurang lebih empat bulan lebih ini saya berkeliling ke 343 desa/kelurahan dan paling banyak dan populer masyarakat itu usul tentang KTP dan KK. Karena tidak semua desa usul jalan kalau infrastruktur sudah baik, usul irigasi karena sudah tersedia,” ujarnya. Bupati menegaskan, masalah E-KTP dan KK menjadi perhatian khusus bagi dirinya. Pasalnya, aneka ragam gangguan terhadap pengurusan E-KTP dinilai luar biasa. Mulai dari banyak orang yang memanfaatkan, mencari keuntungan, dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu mempersulit dalam memperkuat posisi daya tawar. “Apakah ini memang sudah modelnya,” keluh bupati. Oleh karena itu, bakal segera mengambil langkah. Ke depan, program 100 hari kerja setelah dilantik menjadi bupati Majalengka yaitu bakal menjawab janji politik dan akan memberikan layanan langsung jemput bola kepada masyarakat yang membutuhkan layanan E-KTP dan KK. Melalui langkah ini, kata bupti, bakal memotong mata rantai penyimpangan yang dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Lewat media sosial dan Facebook banyak warga usul tentang E-KTP jangan dipersulit. Bahkan ada yang mempropaganda dengan membayar sekian ratus ribu untuk lebih cepat mendapatkan layanan itu terutama di level desa. Tetapi juga ada yang memanfaatkan secara politis karena sekarang menjelang pileg dan pilpres. Bisa saja kandidat caleg itu memanfaatkan tentang ini untuk menarik suara,” bebernya. Pihaknya bersama Disdukcapil bakal segera mengantisipasi dan lebih menertibkan persoalan ini. Januari mendatang, bupati bakal action agar April mendatang semua masyarakat Majalengka terutama yang memiliki hak pilih sudah memiliki E-KTP. “Dengan cara jemput bola di setiap kunjungan ke desa itu nantinya mobil layanan KTP gratis juga bakal ikut,” tegas Karna. Di samping itu, Karna juga bakal memerhatikan tenaga operator E-KTP dan perangkat desa yang bakal lebih spesifik mengurusi administrasi kependudukan. Terkait tenaga operator itu, Karna mengetahui dari semula mereka yang berstatus sebagai OB atau penjaga malam, sementara bekerja seharian hingga malam secara maksimal. “Pekerjaannya sudah sangat profesional tetapi posisi dan penghargaaannya belum memadai. Oleh karenanya ini akan menjadi perhatian,” imbuhnya. Mantan Kadisdik Majalengka itu menambahkan, terkait perangkat desa dirinya akan lebih mempertajam lagi tupoksi setiap perangkat desa. Sebab banyak urusan masyarakat tidak terlayani. Banyaknya perangkat tetapi kurang efektif terutama kurang mengarah kepada fokus tertentu, khusunya kepada administrasi kependudukan. “Secara spesifik saya menugaskan salah satu perangkat desa khusus menangani administrasi kependudukan sehari-hari. Ini harus segera dipetakan dari sekarang. Keduanya akan mendapatkan perhatian karena sudah dianggarkan dalam APBD. Karena saya ingin betul-betul konsisten dalam memberikan layanan E-KTP dan KK kepada masyarakat,” tukasnya. Mantan wakil bupati Majalengka ini menjelaskan, Majalengka saat ini sedang dikompetisikan dan diperebutkan oleh investor untuk menanamkan investasinya. Banyak orang yang datang dan bahkan akan semakin banyak. Sehingga, akan berpengaruh kepada komposisi kependudukan yang ada di Majalengka. “Ke depan konsep jemput bola bakal menjadi prioritas kami untuk menjadikan Majalengka Raharja yakni religius, adil, harmonis dan sejahtera,” ujarnya. Dirjen Dukcapil Kementerian Republik Indonesia melalui Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama mengapresiasi Kabupaten Majalengka dalam memberikan layanan jemput bola kepada lapisan masyarakat. Pihaknya mencatat bahwa cakupan pelayanan E-KTP di kota angin sudah mencapai 99,84 persen. “Sisanya tinggal 5 ribu penduduk yang belum melakukan perekaman. Mungkin ini adalah pemilih pemula. Secara keseluruhan bahwa percepatan perekaman E-KTP di Majalengka sudah tidak dipusingkan lagi,” tambahnya. Pria asal Cirebon itu mengatakan, urusan Adminduk adalah urusan wajib sebuah daerah. “Bupati dan jajarannya kedepan agar memberikan APBD khususnya untuk Disdukcapil untuk lebih dibesarkan,” ujarnya. Sementara itu, Plt Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko menambahkan, dalam menciptakan ekosistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu perlu didukung dengan memperoleh dokumen kependudukan seperti KK, KTP, surat keterangan pindah, akta kelahiran dan lainnya. “Sebagai penyelenggara pemerintahan itu wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan strata, suku maupun agama. Karena akan mewujudkan kepuasan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan,” tandasnya. Data kependudukan ini, dinilainya sangat penting untuk kebutuhan masyarakat mulai dari pelayanan publik (penerbitan SIM), surat usaha, pelayanan wajib pajak, perbankan, penerbitan sertifikat tanah, asuransi dan jaminan sosial serta kesehatan masyarakat. Bahkan, kata Hening, data kependudukan juga penting untuk perencanan pembangunan di Kabupaten Majalengka, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan hingga data tenaga kerja. Selain itu juga untuk penegakkan hukum terutama melacak pelaku kriminal, pencegahan perdagangan orang dan tenaga kerja ilegal. Kepala Disdukcapil Majalengka, Sadili mengakui, keluhan masyarakat banyak tentang pengurusan E-KTP dan KK. Ke depan, bakal melakukan jemput bola ke seluruh desa yang ada di kota angin guna mewujudkan percepatan perekaman dan pencetakan E-KTP dan KK. “Pihak kami juga bakal menarget di Januari nanti akan mencetak 10 ribu E-KTP bagi pemilih pemula. Upaya jemput bola itu agar pencetakan langsung di tempat sehingga tidak ada lagi beban biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat,” imbuhnya, Rabu (28/11). Menanggapi realisasi yang bakal diwujudkan bupati Majalengka kedepan ditanggapi sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kasi Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding Tarsa SIP menyambut baik upaya Pemerintah Daerah Majalengka dengan memberikan apresiasi kepada operator pelayanan E-KTP dan KK serta data kependudukan lainnya. “Dengan perhatian tentunya bakal menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Mereka itu hanya mendapatkan honor dari profesinya sebagai penjaga kantor dan bukan honor dari tenaga sebagai operator. Jadi ini menjadi angin segar bagi mereka untuk mewujudkan Majalengka Raharja,” pungkasnya. (ono)
Kategori :