Ada Indikasi Oknum TNI-AD Terlibat

KSAD Bentuk Tim Investgasi, Siap Hukum yang Salah JAKARTA - Penyidik Mabes Polri kini bisa sedikit lega. Setidaknya, kerja keras mereka mengusut kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan (lapas) Cebongam Sleman sejak seminggu lalu (23/03) mulai menemukan titik terang. Penyidikan Polri juga mendapat respons baik dari pihak TNI. \"Sudah ada hasil investigasi pihak kepolisian yang dikomunikasikan ke Panglima TNI. Tanggal 27 Maret, saya sedang di Langkawi (Malaysia) Panglima menelpon dan memerintahkan agar segera bentuk tim investigasi TNI-AD,\" ujar KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam jumpa pers mendadak kemarin (29/03) petang di Mabes TNI-AD Jakarta. Ipar Presiden SBY itu juga membawa jajaran Pusat Polisi Militer yang mendampinginya selama jumpa pers. Raut mukanya serius dan bicara secara tegas. \"Pulang dari Malaysia langsung saya bentuk, anggotanya sembilan orang dipimpin Wadanpuspom Brigjen Unggul,\" katanya. Jenderal Pramono mengakui ada indikasi keterlibatan oknum TNI-AD dalam penyerbuan yang menewaskan empat preman di Lapas Cebongan Sleman itu. \"Mungkin wartawan penasaran, mengapa ada tim dibentuk? Jawabnya karena hasil temuan sementara polisi, ada keterlibatan oknum anggota (TNI-AD, red) yang bertugas di Jawa Tengah,\" tegasnya. KSAD menjelaskan tim sudah langsung bekerja melakukan pemeriksaan ke sejumlah personel. \"Insya Allah ini akan cepat. Kami akan informasikan segera, seperti dalam kasus di Ogan Komering Ulu (pembakaran mapolres OKU, red) yang lalu,\" katanya. Saat ditanya lebih detail kepastian kesatuan yang diduga terlibat, KSAD belum mau menjawab. \"Yang jelas, adanya indikasi keterlibatan oknum TNI AD yang bertugas di Jawa Tengah. Ini kan baru bekerja hari ini (kemarin, red),\" kata Pramono. Dari catatan koran ini, TNI-AD yang bertugas di Jawa Tengah tentu semua berada di bawah kendali Kodam IV/ Diponegoro yang dipimpin Pangdam IV Mayjen Hadiono Saroso. Kecuali, satuan Group 2 Kopassus Kartasura yang perintah komandonya berada langsung di bawah Danjen Kopassus Mayjen Agus Sutomo. Pramono menegaskan tim bentukannya tidak dibatasi oleh waktu. \"Saya minta selengkap-lengkapnya, dan secepat-cepatnya,\" katanya. Dalam kasus OKU, TNI-AD membutuhkan waktu 28 hari sampai pada proses penahanan tersangka. Dia berharap koordinasi dengan polisi berlanjut dan harmonis. \"Jangan sampai ada miskomunikasi yang dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,\" kata mantan Danjen Kopassus ini. KSAD juga melindungi pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso yang di awal kejadian sudah menyatakan tidak ada anggota TNI yang terlibat. \"Saat itu sudah benar. Tolong dilihat waktunya, itu kan hanya sesaat, jangan sampai semua panik. Bukan berarti menutupi. Kondisi yang disampaikan pangdam sesuai dengan kondisi situasi saat itu. Dia harus beri jaminan rasa aman di Jawa Tengah,\" kata Pramono. Mantan ajudan presiden Megawati ini menjelaskan, tim investigasi dibentuk dan dipilih dari penyidik militer terbaik. \"Mereka adalah orang-orang yang memungkinkan untuk memperlancar kegiatan. Ada juga Pom daerah, juga ada dari Kopassus,\" kata Pramono yang sejak perwira pertama banyak berkarir di Korps Baret Merah ini. Pramono mengakui sekaligus meralat pernyataan Kepala BIN Marciano Norman yang menyebut senjata dengan peluru kaliber 7,62 mm adalah senjata yang tidak lagi dipakai TNI. \"Soal senjata ini harus jujur saya nyatakan bahwa 7,62 masih kami gunakan,\" katanya menjawab pertanyaan wartawan. Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, kaliber 7,62 mm adalah kaliber besar. \"Kalau yang standar 5,56 mm produk Pindad juga kita gunakan, terutama di satuan infanteri,\" katanya. Sedangkan kaliber 7,62 digunakan di kalangan tertentu di TNI-AD. \"Misalkan untuk sniper, karena ini bisa untuk jarak jauh dan lebih akurat,\" tambahnya. Dia menyebut beberapa varian yang menggunakan kaliber 7,62 mm. \"Misalkan G-3, SP, dan AK 47,\" katanya. G-3 yang dimaksud KSAD adalah senjata serbu Heckler and Koch G3 buatan Jerman. Sedangkan SP adalah Spetsialnyj Patron buatan Rusia. \"Itu senjata masih ada yang kita gunakan, baik di kewilayahan, bantuan tempur, maupun satuan tempur. Sejujurnya, masih,\" kata Pramono. Soal penolakan Kopassus Kartasuro diperiksa Komnas HAM, KSAD menilai sudah tepat. \"Ada satu aturan masuk ke markas militer, apalagi buat kegiatan. Bukan hanya komnas HAM, semuanya harus ada perjanjian dan perizinannya,\" katanya. Jika tim Komnas HAM akan ke Kopassus, harus memberitahu dengan surat ke Panglima TNI lalu bertahap turun ke bawah. \"Siapa saja. Jangankan Komnas HAM, anggota DPR pun begitu. Seperti orang mau masuk ke rumah orang lain. Ketok pintu, lapor ketua RT, RW, hanya masalah perizinan saja kok,\" katanya. Jadi, tidak boleh ada tim lain memeriksa TNI? \"Karena kami sudah membentuk tim investigasi, percaya ke kami, awasi kami, komunikasi dengan kami kalau butuh info,\" jawab Pramono. Menutup jumpa persnya, KSAD sembari berdiri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pilih kasih. \"Saya janji siapa yang salah saya hukum. Siapa yang benar saya bela,\" katanya. Secara terpisah, Kabiropenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menilai pembentukan tim internal TNI AD sangat membantu. \"Tentu kami sangat apresiasi. Jadi, ada koordinasi yang harmonis di lapangan,\" katanya. Menurut Boy, tim kepolisian masih terus bekerja. \"Polri terus menyidik karena memang ini masalah pidana. Jadi, ini masih sama-sama berjalan,\" katanya. (rdl/nw)