CIREBON-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyerahkan bus rapid transit (BRT) Trans Cirebon, kepada pemerintah kota melalui dinas perhubungan. Namun hingga kini, BRT belum dioperasikan. Ada beberapa kendala. Termasuk fasilitas pendukungnya. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs H Asep Deddi MSi mengatakan, bentuk BRT berbeda dengan bus lain. Terutama di pintu untuk penumpang. Dengan pintung slide otomatis, sehiongga harus ada halte khusus. “Terus terang sampai sekarang belum ada rencana kapan halte akan dibangun,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Karenanya, sekda akan mengkomunikasikan dengan dishub terkait halte yang harus dibangun. Bentuk halte BRT ini setidaknya mirip dengan kota-kota yang terlebih dahulu mengoperasikannya. Terutama Semarang dan Bandung. Di mana ada ketinggian khusus, sehingga penumpang mudah untuk keluar dan masuk. Sementara untuk rencana pengelolaannya, BRT akan diserahkan ke BUMD. Yang memungkinkan adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan. Dia mengimbau BUMD milik pemerintah kota ini agar mempersiapkan diri. Dan harus siap ketika nantinya ditunjuk. Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cirebon Dikri Hopiana S Sos MSi mengatakan, dishub sedang dalam proses pembahasan ulang untuk rute yang ditetapkan pada lima armada tersebut. Namun salah satu rute yang menjadi prioritas ialah wilayah selatan. Pertimbangan memberi prioritas kepada Kelurahan Argasunya, juga bagian dari meminimalisasi gesekan dengan angkutan kota. Meski nantinya BRT juga akan beroperasoi dengan rute dalam kota. “Jadi untuk tahap awal buat masyarakat Argasunya ke kota dan sebaliknya,” ucap dia, belum lama ini. Pihaknya pun segera melakukan pembahasan rute, melakukan survei untuk mengetahui titik mana saja yang bisa dijadikan halte. BRT ini memang tidak akan berhenti di sembarang tempat. Lantaran halte di Kota Cirebon yang memang bukan untuk BRT, rencananya pintu tengah tidak akan difungsikan. Hanya pintu depan yang digunakan untuk naik dan turun penumpang. Ke depan, diharapkan BRT bisa menjadi moda transportasi masal yang mengurangi beban kepadatan kendaraan di Kota Cirebon. Masyarakat Kota Cirebon diharapkan mulai beralih kepada transportasi masal ini, karena fasilitasnya disediakan untuk kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu. Untuk penetapan tarif sendiri, dishub belum membahas. Tarif baru bisa ditetapkan saat rute sudah ada. “Kalau rute sudah ada lalu dibagi jarak, baru bisa menetapkan tarif,” tukasnya. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota/Kabupaten Cirebon Karsono juga mengharapkan BRT menjadi solusi tranportasi Kota Cirebon, dan terintegrasi dengan angkutan lain sebagai feeder (pengumpan). Dengan konsep ini, tidak akan terjadi tumpang tindih. Apalagi sampai berkonflik. “Kami akan coba usulkan beberapa opsi. Tapi sebelum itu, mari kita samakan persepsi dulu. Transportasi masal itu, seperti apa sih,” ujar Karsono belum lama ini. (abd)
Kategori :