Soal Absen Online, Diskominfo Kuningan Akui Jaringan Tak Memadai

KUNINGAN - Nafsu besar, tenaga kurang. Itulah yang terjadi ketika Pemkab Kuningan memutuskan menggunakan sistem online untuk penerapan absen aparatur sipil negara (ASN) sejak 2 Januari lalu. Sayangnya, sarana pendukung untuk menyukseskan absen online tersebut masih jauh dari harapan. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kuningan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana jaringan mengakui jika kemampuan jaringan dan server yang dikelolanya belum mampu mendukung program absen online. Penyebabnya, server yang ada di diskominfo baru mampu menampung 2 ribu data. Sedangkan jumlah ASN guru yang menggunakan absen online lebih dari 6 ribu orang. Tak heran jika banyak guru yang tidak bisa mengabsen melalui online meski sudah berada di titik koordinat saat pagi hari. “Kami akui jika sarana dan prasarana untuk mendukung program absen online belum memadai. Jaringan yang ada belum memenuhi syarat, kemudian juga server yang ada di Diskominfo kapasitasnya terbatas. Sehingga kami maklum jika banyak guru yang mengeluhkan tidak bisa masuk ke sistem online,” terang Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar kepada Radar, Senin (7/1). Menurut Teddy, kapasitas server yang dimiliki Diskominfo memang masih jauh dari yang diharapkan. Apalagi di saat bersamaan, ribuan guru mencoba masuk ke jaringan untuk melakukan absen online. (Baca: Guru SD di Kuningan Keluhkan Absen Online) “Kami akan mencari solusi ke Jakarta. Mungkin bisa saja kami menyewa server yang kapasitasnya besar di Jakarta, dan jika absen online sudah masuk semuanya, dari Jakarta dikirim kembali ke Kuningan. Langkah untuk menyewa server ini kami anggap sebagai sebuah solusi, lantaran jika membeli server, harganya sangat mahal. Belum lagi software-nya,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut. Dikatakan Teddy, server disimpan di IDC (internet data center) berada di gedung cyber (pusat internet Indonesia) lokasi di Jakarta. Bandwidth internet untuk server berkecepatan tinggi (1.000 Mbps), maka dapat menampung akses absen ribuan orang dalam waktu yang sama. Kelebihan lainnya, internet selalu online satu hari (24 jam) dan tujuh hari dalam seminggu, atau 365 hari dalam setahun. Intinya perlunya colocation server karena keterbatasan bandwidth pada data center Diskominfo Kabupaten Kuningan, sehingga perlu bandwidth super cepat dengan kapasitas besar. Sebab, kata dia, untuk menampung akses ribuan ASN yang masuk secara bersamaan dalam waktu yang sama ke server absensi online baik di waktu pagi (masuk) maupun waktu sore (pulang), tentu harus didukung oleh server yang berkapasitas besar. “Sehingga beban server pada data center Diskominfo Kabupaten Kuningan bisa dialihkan sebagian ke server colocation (di Jakarta), dengan tujuan untuk memperlancar arus data dari ribuan ASN yang masuk ke server absensi online,” jabar dia. Teddy juga mengatakan bahwa permasalahan absen online yang dikeluhkan oleh para guru mendapat perhatian dari Bupati Acep Purnama. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (7/1), bupati menyinggung masalah itu dan menanyakan kesiapan Diskominfo menerapkan sistem absen online. “Dalam rakor tadi pagi (kemarin, red), pak bupati juga menyinggung soal absen online seperti yang dikeluhkan para guru. Kalau tidak salah, pak bupati menyatakan, ketimbang ribut-ribut soal absen online, sebaiknya untuk sementara waktu menggunakan absen manual. Tapi dengan catatan, kepala sekolah harus bertanggung jawab. Itu yang kami dengar,” katanya. Pemerhati pendidikan, Rastono, ternyata sudah memprediksi jika Pemkab Kuningan belum memiliki server yang memadai untuk mendukung program absen online. Hal ini berimbas kepada para guru yang terpaksa berangkat lebih pagi untuk mengabsen. “Jika memang kapasitas server milik pemkab per detiknya besar, tentu bukan masalah ketika ribuan guru melakukan absensi online berbarengan. Tapi karena kapasitasnya kecil, ya tentu sangat berpengaruh dan para guru sulit mengabsen. Pemkab harus melakukan langkah agar para guru tidak merasa dirugikan,” ujarnya. Ketimbang menyewa server ke pihak ketiga, pria yang tengah menyelesaikan S3 di Bandung itu menyarankan agar pemkab membeli server dengan kapasitas besar dengan kualitas terbaik. Harga satu server dengan kualitas bagus sekitar Rp 125 juta. Namun ada juga server yang harganya sekitar Rp60 juta namun tentu agak diragukan kualitasnya. “Saran saya sih, pemkab sebaiknya membeli server yang terbaik dari merek terkenal. Harganya sekitar Rp125 juta. Itu belum termasuk software-nya. Menurut saya, beli yang bagus satu unit, dan server yang sedang untuk back up satu unit,” sarannya. (ags)