Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher dalam kasus suap proyek Meikarta, Rabu, 9 Januari 2019. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK memeriksa Aher untuk mendalami perannya dalam perizinan Meikarta saat masih menjabat Gubernur dan soal dugaan aliran duit ke pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. \"Dua hal itu yang kami dalami,\" kata Febri di kantornya, Rabu, 9 Januari 2019.
Soal peran Aher terkait perizinan Meikarta, KPK dalam dakwaan untuk Billy Sindoro menyebut politikus PKS itu mengeluarkan Keputusan Nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat tersebut, Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan itu, Dinas PMPTSP Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Surat itu menjelaskan Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat. Febri menuturkan penyidik juga mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait proyek Meikarta. KPK, kata Febri, menemukan fakta baru bahwa ada pejabat di Pemprov Jawa Barat yang menerima uang dan sejumlah anggota DPRD yang dibiayai untuk jalan-jalan ke luar negeri. \"Kami mendalami hal tersebut dalam proses penyidikan ini,\" katanya. Soal dugaan aliran dana ke pejabat Pemprov Jawa Barat ini juga terungkap dalam surat dakwaan KPK untuk Billy Sindoro. Seusai diperiksa, Aher membenarkan ditanyai soal seputar keputusan gubernur yang dia keluarkan. Dia mengatakan keputusan itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dia mengatakan harus membuat keputusan itu untuk memberikan pendelegasian kepada dinas PMPTSP agar menandatangani rekomendasi itu. \"Kepgub hanya merekomendasikan memberikan pendelegasian pada Dinas PMPTSP supaya menandatangani yang akan dipakai Meikarta seluas 84,6 hektare,\" kata Aher. Namun, Aher membantah ditanyai soal dugaan aliran duit ke pejabat Pemprov Jabar. \"Enggak ada yang tanyakan itu,\" katanya. (*)KPK Dalami Peran Aher Terkait Perizinan Meikarta
Kamis 10-01-2019,00:31 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 29-10-2026,17:26 WIB
3 Pemuda Cirebon Meninggal Dunia, Diduga setelah Pesta Miras Oplosan
Kamis 29-10-2026,16:28 WIB
Intip Kecanggihan Vivo V80, Andalkan Kamera Portrait ZEISS dan Lensa Telefoto 50 MP
Kamis 29-10-2026,17:59 WIB
Masa Depan Pers Dipertaruhkan, Royalti Jurnalistik Terancam Habis untuk Biaya LMK?
Jumat 30-10-2026,07:25 WIB
5 Rekomendasi Mobil Bekas Murah untuk Kerja Harian, Mulai dari Sedan hingga City Car Terbaik
Kamis 29-10-2026,15:30 WIB
47 SPPG Sudah Kantongi SLHS, Dinkes Cirebon Tekankan Pemeriksaan Makanan MBG di Sekolah
Terkini
Jumat 30-10-2026,15:09 WIB
Jangan Asal Gadai Barang! Bunga Pegadaian dan Swasta Ternyata Punya Perbedaan
Jumat 30-10-2026,15:00 WIB
Uji Ketangkasan Petugas, Damkar Kota Cirebon Gelar Skill Competition Selama Dua Hari
Jumat 30-10-2026,14:55 WIB
7 Keutamaan Membaca Al-Qur'an dan Sedekah Subuh, Pahalanya Berlipat Ganda
Jumat 30-10-2026,14:32 WIB
Menuju Porprov XV Jabar 2026, Pemkot Cirebon Matangkan Strategi Raih Medali Emas
Jumat 30-10-2026,14:03 WIB