INDRAMAYU – Nasib nelayan pesisir pantura Indramayu yang terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban menjadi perhatian serius Daniel Mutaqien Syafiuddin. Anggota DPR RI dari Komisi V itu pun langsung membawa persoalan yang dialami nelayan tradisional di wilayah Kecamatan Patrol dan Sukra itu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Rabu (16/1). “Sudah saya sampaikan di RDP tadi, dari Dirjen Perhubungan Laut langsung merespons. Segera ditindaklanjuti,” kata dia saat dihubungi Radar Indramayu. Dalam kesempatan itu, Daniel menyampaikan dukungan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban yang masuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Hanya saja, pria kelahiran Indramayu 30 September 1981 itu meminta Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo beserta jajarannya memberikan perhatian terhadap nasib nelayan tradisional pesisir pantura di daerah pemilihannya yakni di wilayah Kecamatan Patrol dan Sukra. Sebab keberadan proyek pembangunan pelabuhan Patimban ternyata membawa dampak sosial dan ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian mereka yang mayoritas nelayan kecil. Itu karena lokasi yang saat ini sedang dibangun pelabuhan Patimban merupakan area tangkap nelayan-nelayan kecil asal Indramayu. Nelayan dengan perahu berkapasitas 3-5 GT tidak bisa melaut terlalu jauh karena peralatan tangkap masih sangat sederhana. Sehingga para nelayan pun merasa dirugikan. “Keberadaan port, pembangunan pelabuhan Patimban sangat memengaruhi nelayan yang biasa mencari ikan di wilayah itu. Mereka tidak bisa menangkap ikan lagi di sana. Keberlangsungan hidup nelayan-nelayan kecil ini akhirnya terganggu, ini yang harus diperhatikan. Efeknya memang ke mana-mana,” terangnya. Di sisi lain, ungkap anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini, para nelayan di wilayahnya mayoritas belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi secara utuh dari para pihak berkepentingan. Karena itu, Daniel menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI dengan para nelayan. Pertemuan itu agar nelayan mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa pembangunan pelabuhan Patimban tidak merugikan mereka, tapi jsutru sebaliknya. “Jadi saya minta Dirjen Perhubungan Laut atau siapa pun bisa turun dengan saya untuk memberikan informasi sekaligus kepastian kepada mereka bahwa keberadaan pelabuhan Patimban ini akan bermanfaat bagi nelayan. Nanti kita atur waktunya,” pintanya. Dalam RDP, tambah Daniel, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo bersama pimpro kontraktor menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan para nelayan Indramayu terdampak pembangunan pelabuhan Patimban. Hal itu sejalan dengan keinginan mereka untuk memberdayakan sumber daya daerah seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Barat ketika melakukan peninjaun pembangunan pelabuhan Patimban beberapa waktu lalu. (kho)
Kategori :