CIREBON-Ada tanda tanya besar di balik langkah Nashrudin Azis yang akhirnya memilih mendukung pasangan Jokowi dan Ma\'ruf Amin. Selain berseberangan dengan fatsun Partai Demokrat yang mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, keputusan Azis yang terkesan tiba-tiba berubah itu menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang terdekatnya. Tak terkecuali DR Ir H E Herman Khaeron MSi. Ketua DPP Demokrat itu secara lugas menyayangkan keputusan Azis melabuhkan dukungannya ke pasangan petahana yang jelas-jelas bertentangan dengan keputusan DPP untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. “Sebaiknya kalau mau mengambil keputusan apapun, apalagi untuk dukung-mendukung, harus sesuai dengan fatsun DPP. Sebagai sesama kader, tentu saya menyayangkan keputusan Pak Azis,” ujar pria yang akrab disapa Hero itu saat dikonfirmasi Jumat malam (18/1). Dikatakan Hero, informasi perihal surat undangan deklarasi yang tersebar tersebut baru ia ketahui dari orang dekatnya yang ada di Kota Cirebon pada Jumat sore (18/1). Seiring dengan itu, sejumlah pihak akhirnya menghubunginya untuk mengonfirmasi kebenaran surat undangan deklarasi tersebut. “Orang pasti berpandangan ada sesuatu. Tapi apa itu, saya juga belum tahu. Terkait sanksi, sampai saat ini belum ada sanksi khusus, tapi ada sanksi etika. Ada code of conduct, semacam aturan yang tidak tertulis. Ada tata krama. Jadi ini menyalahi tata krama partai,” imbuh Hero. Menurutnya, saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan asumsi yang muncul terkait manuver Azis tersebut. Tapi ia berpandangan jika keputusan tersebut tidak terkait kepentingan yang sifatnya jabatan ataupun lainnya. Ia pun mengingatkan Azis agar tidak lupa dengan peran Demokrat yang mengantarkannya hingga bisa seperti sekarang. “Ada apa dengan Pak Azis? Ini tentu jadi pertanyaan banyak orang. Padahal ini periode keduanya. Alasannya pasti ada dan kita belum tahu apa itu. Ada apa di balik ini? Kalaupun dalam pilkada lalu dia didukung Nasdem, ketimbang mendukung petahana (dukung Jokowi, red) tentu harusnya lebih baik pada posisi netral saja,” jelasnya. Hero menyebut aturan dari parti itu vertikal. Idealnya, jika partai sudah menentukan pilihan, maka otomatis dari DPP ke bawah harus satu garis komando dan sejalan. Hero berharap Azis bisa menjelaskan alasan dari keputusan tersebut. Demokrat, lanjut Hero, belum mengagendakan ataupun mengklarifikasi terkait keputusan Azis. Menurutnya, saat ini hal tersebut belum mendesak untuk dilakukan karena masih banyak agenda penting lainnya yang harus lebih dilakukan. “Kita lihat nanti saja. Buat apa juga kita undang atau klarifikasi sekarang. Biarkan saja. Tapi meskipun demikian, Pak Azis harus bisa menerangkan dan menjelaskan apa di balik alasan dukungan kepada petahana yang jelas bersebrangan dengan keputusan partai,” pungkas Hero. (dri)
Kategori :